Koreri.com, Burmeso – Wakil Ketua III DPRK Mamberamo Raya Simon Abaiso mendesak Bupati Robby Rumansara agar segera melantik para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dinyatakan lolos dalam proses seleksi uji kompetensi (Ukom) untuk menduduki jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah setempat.
Desakan tersebut disampaikan menyikapi masih banyaknya jabatan pimpinan OPD yang saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Menurutnya, apabila proses seleksi uji kompetensi telah dilaksanakan dan hasilnya sudah berada di tangan Bupati, maka pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah lanjutan melalui pelantikan pejabat definitif.
Simon Abaiso menegaskan bahwa jabatan Plt sebaiknya tidak terus-menerus dipertahankan apabila seluruh tahapan seleksi telah selesai dan nama-nama ASN yang dinyatakan lolos sudah tersedia.
“Kami dewan berharap kepada Saudara Bupati Mamberamo Raya agar segera melantik para ASN yang telah mengikuti dan dinyatakan lolos dalam seleksi uji kompetensi. Jangan sampai jabatan pimpinan OPD terus diisi oleh Plt, sementara hasil seleksi Ukom sudah ada di tangan Bupati,” tegas Simon Abaiso dalam keterangan pers Sabtu ( 21/11/2026 )
Ia mengatakan, kepastian pengisian jabatan definitif pada setiap OPD penting untuk memberikan kejelasan kepemimpinan, tanggung jawab, serta efektivitas pelaksanaan program pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pimpinan OPD memiliki peran strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, mengoordinasikan program kerja, serta memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan daerah berjalan sesuai dengan perencanaan.
Karena itu, ia berharap Bupati Mamberamo Raya dapat segera menindaklanjuti hasil seleksi uji kompetensi tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme kepegawaian yang berlaku.
“Jangan terlalu lama membiarkan jabatan-jabatan strategis di lingkungan Pemda Mamberamo Raya berada dalam status Plt. Jika hasil seleksi sudah ada, kami mendorong agar segera diproses untuk pelantikan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Waket III DPRK Mamberamo Raya berharap langkah tersebut dapat segera dilakukan demi memberikan kepastian bagi para ASN yang telah mengikuti proses seleksi sekaligus memperkuat kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya dalam melaksanakan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Ia juga menegaskan bahwa DPRK sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan bertanggung jawab.
NAP












