Albar Muges: 25 Tahun Otsus Papua, Rakyat Harus Rasakan Manfaat Nyata Pembangunan

IMG 20261121 135444

Koreri.com,Sorong – Kehadiran Otonomi khusus (Otsus) di tanah Papua telah melewati perjalanan selama 25 tahun berdasarkan penetapan Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001

Setelah lebih dari dua dekade berjalan, kebijakan yang lahir dengan semangat menghadirkan keadilan, melindungi hak-hak Orang Asli Papua (OAP), dan mendorong pemerataan pembangunan tersebut dituntut mampu memberikan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Papua.

Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) , Albar Muges, menanggapi keberhasilan Otsus tidak boleh hanya diukur dari besarnya alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat, tetapi harus dilihat dari sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Albar menyakini Otsus merupakan instrumen penting, bukan sekedar kebijakan politik namun Otsus hadir untuk memastikan masyarakat Papua memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pekerjaan, serta ruang untuk menentukan masa depan daerahnya sendiri.

“Jangan sampai Setelah 25 tahun berjalan, masyarakat Papua berhak melihat hasil nyata. Anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang layak, masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, dan generasi muda Papua harus memiliki kesempatan kerja serta ruang untuk berkembang di tanahnya sendiri,” ungkap Albar ketika memberikan keterangan ke media ini, Sabtu (21/11/2026)

Selain menyoroti capaian pembangunan, Albar juga mengingatkan pentingnya menghormati sejarah, identitas, dan martabat masyarakat Papua sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan.

Ia mencontohkan langkah Presiden ke-4 Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang juga merupakan salah satu pendiri PKB, ketika menyetujui penggunaan kembali nama Papua untuk menggantikan nama Irian Jaya pada 1 Januari 2000.

Melalui keputusan tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam sejarah penghormatan terhadap identitas dan aspirasi masyarakat Papua.

Semangat tersebut harus terus dipelihara dan menjadi bagian dari perjuangan untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat Papua.

Di sisi lain, Albar menegakkan pembenahan tata kelola Dana Otsus juga menjadi hal mendesak.

Penyaluran dan realisasi anggaran harus terus diperbaiki agar berlangsung tepat waktu, transparan, dan tepat sasaran, sehingga program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan Otsus tidak boleh berhenti pada laporan administrasi dan serapan anggaran.

Ukuran keberhasilannya adalah ketika masyarakat di kampung-kampung merasakan perubahan.

“Ketika anak-anak Papua bisa bersekolah dengan baik, orang sakit mendapatkan pelayanan kesehatan, masyarakat memiliki pekerjaan, dan ekonomi keluarga semakin membaik. Itulah makna sesungguhnya dari pembangunan yang berpihak kepada rakyat,” ungkapnya.

Selain itu Albar menegaskan, peringatan Hari Otsus Papua Tahun 2026 harus menjadi pengingat bahwa masih terdapat tanggung jawab besar yang harus diselesaikan untuk mewujudkan Papua yang adil, damai, maju, dan sejahtera.

“Otsus harus benar-benar menjadi jalan bagi pemerataan pembangunan, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta terciptanya masa depan yang lebih baik bagi generasi Papua,” tambahnya berharap.

Karena itu, keberpihakan kepada Orang Asli Papua harus menjadi bagian utama dalam setiap kebijakan dan arah pembangunan di Tanah Papua.

“Otsus bukan sekadar tentang berapa banyak anggaran yang diberikan, tetapi tentang berapa banyak kehidupan rakyat yang berhasil diperbaiki. Papua harus maju, masyarakatnya harus sejahtera, dan Orang Asli Papua harus menjadi bagian utama dari masa depan pembangunan di tanahnya sendiri,” pungkas Albar.

RLS