Kepengurusan MUI Resmi Dikukuhkan, Siap Bersinergi dengan Pemda Bangun PBD

MUI PBD Masa Khidmat 2026 2031
Wasekjen MUI Pusat, Dr. Muhammad Ziyad,M.A resmi melantik Pengurus MUI Papua Barat Daya periode 2026-2031 di Ballroom Hotel Vega Prime, Kota Sorong, Minggu (22/11/2026) / Foto: Ist

Koreri.com, Sorong – Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya masa khidmat 2026-2031 resmi dikukuhkan.

Bertempat di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Minggu (22/11/2026), pengukuhan tersebut menjadi momentum memperkuat peran ulama dalam membina umat sekaligus membangun sinergi dengan Pemerintah daerah (Pemda).

Pengukuhan dilakukan oleh Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr. H. Muhammad Ziyad, MA.

Sementara, K.H. Abubakar Lodji dikukuhkan sebagai Ketua Umum MUI PBD masa khidmat 2026-2031.

Gubernur Elisa Kambu, dalam sambutannya berharap keberadaan kepengurusan MUI yang baru dapat menjadi mitra strategis Pemerintah provinsi dalam mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, persatuan, dan toleransi di tengah kehidupan masyarakat.

Ia juga berharap para ulama yang telah dikukuhkan dapat menjadi wadah pembinaan dan keberlangsungan kehidupan umat Islam di PBD sekaligus berkontribusi menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Gubernur, kolaborasi antara Pemerintah dan ulama menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik, tetapi juga penguatan moral, spiritual, dan kehidupan sosial masyarakat.

Sementara itu, Wakil Gubernur yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI PBD K.H. Ahmad Nausrau memaparkan enam peran strategis organisasi itu yang harus menjadi pedoman pengurus dalam menjalankan amanah organisasi.

Enam peran tersebut meliputi warasatul anbiya atau pewaris tugas para nabi, pemberi fatwa atau mufti, pemimpin dan pelayan umat (ra’in wa khadimul ummah), pelopor perbaikan umat (islahul ummah), penjaga kehidupan umat melalui pembinaan akhlak dan kerukunan, serta pengemban tanggung jawab kepemimpinan umat.

Wagub Ahmad Nausrau menegaskan MUI memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing kehidupan keagamaan, memperkuat persatuan, menjaga toleransi, serta memberdayakan masyarakat.

a berharap pengurus MUI dapat membangun kemitraan yang kuat dengan pemerintah provinsi dan enam kabupaten/kota untuk menjalankan berbagai program keumatan.

“Sebagai mitra pemerintah atau shadiqul hukumah, sebagai khadimul ummah, Majelis Ulama Indonesia siap untuk bersama-sama dengan pemerintah membangun Papua Barat Daya yang semakin maju dan berkah,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketum MUI PBD K.H. Abubakar Lodji menegaskan kepemimpinan MUI lima tahun ke depan akan berlandaskan pada dua prinsip utama, yakni khadimul ummah atau pelayan umat dan shadiqul hukumah atau mitra pemerintah.

Menurutnya, jabatan Ketum merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan sekadar kehormatan untuk dibanggakan.

“Jabatan adalah amanah, bukan kehormatan untuk dibanggakan,” tegasnya.

Abubakar menjelaskan, sebagai pelayan umat, MUI akan menjalankan tiga langkah utama, yakni membimbing umat melalui fatwa dan tausiyah, melindungi umat dari paham ekstrem, narkoba, produk tidak halal dan hoaks, serta memberdayakan masyarakat melalui penguatan pendidikan, ekonomi, dan dakwah.

Pelayanan tersebut, katanya, harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kampung-kampung pesisir, wilayah pedalaman, hingga masyarakat Muslim Orang Asli Papua.

“Karena itu, MUI harus hadir di tengah umat, bukan sekadar menunggu di kantor,” cetusnya.

Abubakar juga menegaskan MUI bukan bagian dari birokrasi maupun oposisi, melainkan mitra Pemerintah yang mendukung kebijakan selama membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, MUI tetap memiliki tanggung jawab memberikan nasihat secara santun apabila terdapat kebijakan yang perlu diluruskan.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr. H. Muhammad Ziyad, MA, dalam pesannya menyampaikan sembilan orientasi perkhidmatan MUI yang harus menjadi landasan pengurus dalam menjalankan tugas organisasi.

Sembilan orientasi tersebut meliputi:

1. Diniyah, berlandaskan nilai dan ajaran Islam secara menyeluruh dalam setiap aktivitas.

2. Irsyadiyah, mengajak umat kepada kebaikan melalui amar makruf nahi mungkar.

3. Istijabiyah, responsif dan memberikan jawaban positif terhadap berbagai persoalan umat.

4. Hurriyah, bersikap independen, bebas, dan tidak terpengaruh pihak lain dalam mengambil keputusan.

5. Ta’awuniyah, mengedepankan semangat tolong-menolong dalam kebaikan serta membela kaum dhuafa.

6. Syuriyah, mengutamakan musyawarah dalam merumuskan keputusan dan langkah organisasi.

7. Tasamuh, menjunjung tinggi toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

8. Qudwah, memberikan keteladanan dalam sikap, akhlak, dan kepemimpinan.

9. Duwaliyah, memiliki wawasan global serta berperan dalam mendorong perdamaian dunia.

Sembilan orientasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pengurus MUI dalam memberikan pelayanan kepada umat, menjaga independensi organisasi, serta membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.

Abubakar Lodji menambahkan, MUI PBD juga siap bersinergi dengan Pemerintah dalam penguatan sumber daya manusia, pendidikan, ketahanan keluarga, pencegahan stunting, kerukunan antarumat beragama, pengembangan jaminan produk halal, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah.

Menurutnya, ulama dan pemerintah harus berjalan beriringan dalam mendukung pembangunan daerah.

“Ulama dan umara ibarat dua dayung dalam satu perahu. Bila dikayuh seirama, perahu pembangunan Papua Barat Daya akan sampai ke tujuannya,” tutupnya.

Dengan dikukuhkannya kepengurusan MUI masa khidmat 2026-2031, diharapkan organisasi tersebut semakin memperkuat peran keulamaan, pelayanan umat, serta kontribusi nyata dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang rukun, maju, dan penuh keberkahan.

RED