Koreri.com, Jayapura – Desakan dan dukungan terkait keberlanjutan kebijakan Otonomi Khusus di Papua terus muncul.
Salah satunya datang dari Pdt. Johanes Wenda, selaku Sekum KINGMI Indonesia di Provinsi Papua.
Ia menegaskan bahwa bahwa Otsus itu lahir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lemah, yang miskin dan tidak mampu biayai anak-anaknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana semangat awal kebijakan itu diberlakukan.
“Tetapi dana Otsus yang dicairkan oleh pemerintah itu tidak sampai atau tidak kena kepada masyarakat yang dibawah. Akhirnya sekarang, masyarakat menolak,” tegas Pdt. Wenda, di Jayapura, Jumat (23/4/2021).
Penolakan itu terjadi, lanjut Pdt Wenda karena mereka tidak tahu uang itu kemana.
“Uang Otsus itu hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, yaitu Gubernur, para Bupati, legislatif, para kepala kampung dan distrik. Mereka yang nikmati semua itu. Makanya uang itu tidak sampai kepada masyarakat bawah, padahal uang itu untuk masyarakat,” kecamnya.
Jika kebijakan pemberian dana Otsus dilanjutkan sebagaimana inisiatif pemerintah pusat, maka hukum harus ditegakkan kepada pihak-pihak yang telah menyelewengkan kucuran dana yang selama ini terjadi.
Agar ada efek jera dan pembelajaran sehingga yang lainnya tidak ikut terhasut untuk mencuri uang rakyat.
“Harus tegakkan aturan hukum. Agar orang-orang tersebut kalau mencuri dana Otsus ini diproses hukum. Entah Gubernur, Bupati, DPR, kepala distrik atau kampung harus diproses sesuai aturan hukum. Itu yang kami mau,” desaknya.
Kondisi ini tegas Pdt Wenda, tak boleh dibiarkan begitu saja.
“Kalau dibiarkan seperti ini, masyarakat tidak akan menerima dana itu. Itu pesan dari kami sebagai tokoh gereja atau agama,” pungkasnya.
SEO
