Koreri.com, Jayapura – Pimpinan DPR Papua membatalkan pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 menjadi polemik dan berdampak pada aspirasi masyarakat.
Akitfis ekonomi dan Ketua Kelompok Tani Nabire, Mery C. Yoweni, mengatakan keputusan politik pimpinan DPRP membatalkan pembahasan APBD-P ini tidak sesuai amanah rakyat diakhir tahun 2022 untuk menghadapi kondisi ekonomi 2023 yang masih gelap.
Menurutnya, para wakil rakyat yang diutus duduk di parlemen harus pahami kondisi perekonomian dunia saat ini, apalagi Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan rakyat Indonesia harus siap hadapi kondisi ekonomi dunia tahun depan.
“Jadi, saya sebagai ketua kelompok tani merasa dirugikan dan saya yakin rakyat juga dirugikan dengan keputusan politk seperti ini artinya para wakil rakyat lebih khusus Ketua DPRP tidak amanah perjuangkan aspirasi rakyat di parlemen,” kata Mery C. Yoweni kepada koreri.com di Kota Jayapura, Selasa (18/10/2022).
Dijelaskan, keputusan politk membatalkan pembahasan APBD Perubahan 2022 tidak menguntungkan rakyat dan tidak amanah karena tidak menjalankan tupoksi utama mengawal kepentingan masyarakat di parlemen untuk memastikan eksekutif mengeksekusi program kerja dan aspirasi masyarakat.
“Jadi, ini kembali lagi kepada rakyat untuk 2024 lihat baik-baik jangan pilih orang seperti begini,” ujar Mery.
“Soal ketidakcocokan data antara eksekutif dan legislatif ini saya pikir itu hal teknis saja. Rakyat hanya melihat para legislatif ini amanah atau tidak? Untuk hal teknis ini saya pikir sudah dibahas sebelumnya bukan tiba hari tiba akal itu berarti anggota DPRP yang tidak profesional,” sambungnya.
Pengusaha bunga asal Kabupaten Nabire ini mengaku sangat sayangkan sikap dan keputusan kader partai politik yang diutus rakyat duduk di lembaga legislatif Papua saat ini.
“Rakyat itu memilih figur, tidak peduli dengan backgrond partai politik. Orang seperti begini tidak pantas kita pilih dikemudian hari. Ini catatan untuk rakyat Papua terutama orang kecil seperti kami yang tidak ada dalam sistem tapi sangat bergantung kepada sistem pemerintah Indonesia,” tegasnya.
Dikatakan, rapat pembahasan APBD Perubahan ini kegiatan rutin setiap tahun dan pembatalan rapat ABPD-P ini pertama kali di Papua.
“Jadi, pandangan kami masyarakat awam ini lebih berfungsi dan berguna Pak Lukas Enembe yang dalam keadaan sakit tapi lembaga eksekutif masih bekerja dan masih peduli dibandingkan orang yang sehat walafiat di legislatif begini tapi tidak berguna,” katanya.
Legislatif punya hak mengakses ke dalam pemerintah karena eksekutif dan legislatif bekerjasama baru bisa sejalan.
“Tetapi ini membuktikan bahwa Ketua DPR Papua tidak mampu bisa berkolaborasi dengan eksekutif untuk bisa membawa kepentingan kami rakyat. Apa gunanya? Kalau seperti begini tukang pos juga bisa melaksanakan hal-hal seperti begini,” kata Mery Yoweni.
“Jangan ketua DPRP buat gap baru dengan kami rakyat yang korban bukan eksekutif. Apakah Ketua DPRP berpikir jika pembatalan APBD Perubahan berdampak pada aspirarasi masyarakat?,” tegasnya lagi.
Dikatakan, rakyat percayakan Ketua DPRP mempunyai kemampuan maka dipilih untuk duduk di parlemen untuk bisa melaksanakan amanah rakyat. Namun pimpinan DPRP gagal itu berarti tidak amanah.
Karena rakyat sudah tahu pembahasan APBD-P ini agenda tahunan yang wajib dilaksanakan lemabaga eksekutif. “Kami masyarakat bisa saja berpendapat jangan-jangan kepentingan pribadi Ketua DPR Papua tidak diakomodir akhirnya tidak jadi rapat pembahasan APBD Perubahan 2022,” ujarnya.
“Kalau tidak bisa mengetok palu untuk APBD Perubahan itu artinya dia tidak amanah dan palu pimpinan DPR Papua tidak pantas ditangannya. Karena kejadian ini pertama kali di Provinsi Papua selama ini,” sambung Mery.
Rakyat juga warning pimpinan DPR Papua agar nasib APBD induk 2023 tidak sama seperti APBD perubahan 2022 yang dibatalkan pembahasannya.
“Maka saya pastikan rakyat akan turun duduki gedung DPRP. Ini warning keras juga untuk para wakil rakyat di lembaga legislatif jangan selalu pentingkan kepentingan pribadi sampai lupa amanah rakyat,” kata Mery dengan nada tegas.
EHO
