Koreri.com, Langgur (8/11)– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Road Map Ohoi Wisata Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang dipusatkan di Hotel Grand Vilia, Langgur, Rabu (7/11).
Kepala OJK Maluku, Bambang Hermanto mengatakan, program pengembangan ohoi wisata di Maluku Tenggara telah ditetapkan sebagai program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD).
Menurut Bambang, program tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan diantaranya, sektor pariwisata dan perikanan merupakan sektor unggulan yang diharapkan dapat menjadi sektor utama dalam meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah di Malra.
“Hal tersebut didukung dengan ketersediaan objek-objek wisata yang sangat banyak di daerah ini, dan itu pun belum seluruhnya dikembangkan. Apalagi kepulauan Kei pernah menjadi pemenang dalam Anugerah Pesona Indonesia 2016,” ujarnya.
Dijelaskan Bambang ungkapkan, ada empat program TPKAD dengan peningkatan yang cukup baik di Malra, namun masih terdapat satu kendala yakni jaringan internet, karena dengan jaringan komunikasi internet yang lancar dapat melayani kegiatan transaksi keuangan masyarakat seperti tarik tunai, bayar angsuran dan sebagainya. Untuk itu, dirinya meminta Pemda Malra agar mendukung program asuransi pariwisata karena sangat penting untuk meningkatkan image serta reputasi citra pariwisata di Malra.
“Semoga melalui kegiatan FGD ini, diharapkan ada masukan dari masyarakat untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan wawasan dan pemahaman stakeholder dan para pelaku bisnis di sektor home industri dan pariwisata mengenai dampak ekonomi pengembangan sektor masing-masing di Malra,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Malra, M. Thaher Hanubun dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Pembangunan Setda Malra, Martinus Mon, mengatakan pengelolaan pariwisata di Malra masih diperhadapkan dengan permasalahan yang cukup kompleks.
Hanubun katakan, secara khusus dalam pengembangan usaha masyarakat dan UMKM pariwisata, permasalahan umum yang dihadapi berkaitan dengan rendahnya literasi keuangan dan akses modal yang mempengaruhi strategi pemasaran pariwisata, regulasi, kesadaran dan kelembagaan pengelolaan.
“Upaya pemda dalam peningkatan kapasitas untuk mendukung salah satu sektor urusan pilihan, yaitu pariwisata terus dilakukan,” imbuhnya.
Hanubun menambahkan, pariwisata menjadi salah satu titik strategi peningkatan daya saing daerah yang menjadi prioritas pemda, dan dengan FGD yang dilakukan dapat muncul skema-skema pembiayaan berbasis komunitas yang transparan, mudah dipahami dan diakses oleh setiap aktor dalam industri pariwisata.
“Saya mengapresiasi pelaksanaan FGD yang dilaksanakan, dengan harapan dapat menjadi sarana pengembangan kapasitas sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku Tenggara kedepan,” pungkasnya.
MP-RR
