• News
  • Pemerintahan
  • Fokus
  • Sorotan
  • Teluk Bintuni
  • Tekno
  • Internasional
  • Pendidikan
Sabtu, April 17, 2021
  • Login
  • News
  • Pemerintahan
  • Fokus
  • Sorotan
  • Teluk Bintuni
  • Tekno
  • Internasional
  • Pendidikan
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
  • News
  • Pemerintahan
  • Fokus
  • Sorotan
  • Teluk Bintuni
  • Tekno
  • Internasional
  • Pendidikan
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
No Result
View All Result
  • News
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Teluk Bintuni
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
Home Nasional

Pemda Maluku Diminta Ikut Awasi Pemilu 2019

27 Maret 2019
Di Nasional
0 0
0
Ilustrasi Pemilu Serentak 2019

Ilustrasi Pemilu Serentak 2019

Share on FacebookShare on Twitter

Koreri.com, Ambon – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengawasi dan mengevaluasi perbaikan sistem di Provinsi Maluku.

Pengawasan ini dilakukan dalam rangka mengakselerasi delapan program intervensi sistem pencegahan korupsi terintegrasi yang dilakukan sejak tahun lalu.

Juru bicara KPK Febri Diansyah dalam rilisnya yang diterima media ini, Rabu (27/3/2019) mengungkapkan khusus untuk tahun ini, pihaknya mengimbau Pemerintah daerah untuk ikut mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Legislatif Serentak Tahun 2019.

KPK memfokuskan tiga sektor yang harus diawasi secara khusus.

Pertama, memastikan bahwa Pengelolaan APBD, khususnya pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, dana operasional atau sejenisnya, tidak disalalahgunakan sehingga dapat meninmbulkan akibat hukum.

Selanjutnya, memastikan bahwa penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta pelayanan publik di daerah terbebas dari praktik gratifikasi, suap, pungutan liar dan pemerasan.

Terakhir, Pemda harus memastikan bahwa setiap Penyelenggara Negara dan/atau Pegawai Negeri di daerah masing-masing mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kewenangan atau tugasnya.

Selain mengawasi Pemilu 2019, dari evaluasi tahun 2018, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Pemprov Maluku.

Pertama adalah perlunya e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi.

“Kemudian untuk pengadaan barang dan jasa, diperlukan adanya organisasi Unit Layanan Pengadaan yang mandiri,” sambungnya.

Dari sisi kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) masih perlu kecukupan dari sisi jumlah dan kualitas. Termasuk terkait dengan kecukupan anggaran pengawasan.

Evaluasi ini digelar dalam monitoring dan evaluasi capaian Pemerintah Provinsi Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Ambon.

Kegiatan ini dihadiri oleh Plh. Gubernur Maluku, Bupati dan Wali Kota se – Provinsi Maluku, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Provinsi Maluku.

CPS

Berita Terkait

Perda Saham 4 Persen Dinilai Cacat Hukum, Haris Azhar : Itu Persekongkolan Untuk Korupsi

Desak Tangkap Bupati Mimika, Lokataru Surati KPK

15 Februari 2021

Koreri.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI didesak untuk segera menangkap dan menahan Bupati Eltinus Omaleng yang diduga melakukan...

Kemensos Pastikan Program Bansos Tak Terganggu

Kemensos Pastikan Program Bansos Tak Terganggu

6 Desember 2020

Koreri.com, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) RI memastikan program bantuan sosial (bansos) bagi rakyat tidak akan terganggu pasca operasi tangkap...

FPHS Tsingwarop : Penghalang Proses Hukum Korupsi Bupati EO Harus Ditangkap

FPHS Tsingwarop : Penghalang Proses Hukum Korupsi Bupati EO Harus Ditangkap

27 November 2020

Koreri.com, Timika – Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) Tsingwarop meminta penegak hukum KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian segera menangkap oknum yang...

Pemprov Papua Dukung Aplikasi “JAGA” KPK Cegah Korupsi

Pemprov Papua Dukung Aplikasi “JAGA” KPK Cegah Korupsi

24 November 2020

Koreri.com, Jayapura - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendukung penuh pelaksanaan implementasi pencegahan korupsi melalui aplikasi JAGA yang sebelumnya telah diluncurkan...

KPK Dorong Pemerintah dan Masyarakat di Papua Saling Kontrol

KPK Dorong Pemerintah dan Masyarakat di Papua Saling Kontrol

24 November 2020

Koreri.com, Jayapura – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus mendorong upaya pencegahan penyelewengan uang negara dengan memaksimalkan peran Pemerintah juga...

Pemilu 2019 di Papua Secara Umum Berjalan Baik

Pemilu 2019 di Papua Secara Umum Berjalan Baik

19 Oktober 2019

Koreri.com, Jayapura – Gelaran pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun ini sebagiannya telah mencapai tahapan akhir. Termasuk di Papua,...

Berita Selanjutnya
KLHK Bantu Tiga Kabupaten/ Kota Di Maluku 40 Motor Sampah

KLHK Bantu Tiga Kabupaten/ Kota Di Maluku 40 Motor Sampah

Rekomendasi

11-Dharma-Pertiwi-Dukung-Program-Penanaman-Satu-Juta-Pohon-Mangrove-Serentak-di-10-Provinsi

Dharma Pertiwi Maluku Dukung Program Penanaman Satu Juta Pohon Mangrove

2 tahun ago
Takut Diganggu KKB, Warga 4 Kampung Mengungsi Ke Timika

Takut Diganggu KKB, Warga 4 Kampung Mengungsi Ke Timika

1 tahun ago

Populer

  • Begini Cara Sadis KKB Habisi Nyawa Pelajar di Ilaga

    228 shares
    Share 91 Tweet 57
  • Tiba di Wamena, Satgas Perdamaian PBB Disambut Resmi

    219 shares
    Share 88 Tweet 55
  • Terkait Penembakan 2 Guru di Puncak, Ini Pernyataan Sikap Presiden GIDI

    122 shares
    Share 49 Tweet 31
  • Ini Kronologis Penembakan Warga Sipil di Ilaga

    23 shares
    Share 9 Tweet 6
  • Pelajar SMA Ilaga Mati Ditembak KKB, Aparat Diminta Waspada

    21 shares
    Share 8 Tweet 5
Koreri Trans Media

© 2017-2021 Koreri.com
All Rights Reserved

Navigate Site

  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Disclaimer

Follow Us

No Result
View All Result
  • News
  • Pemerintahan
  • Fokus
  • Sorotan
  • Teluk Bintuni
  • Tekno
  • Internasional
  • Pendidikan

© 2017-2021 Koreri.com
All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist