Koreri.com, Ambon (27/3) – Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menyatakan seluruh RT dan RW di Ambon diminta untuk mendukung Pemerintah dalam sukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) baik Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi Maluku dan DPRD Kota Ambon yang akan berlangsung pada tanggal 17 April 2019 mendatang.
“Sebanyak 100 persen masyarakat di Maluku telah mengetahui April mendatang akan dilaksanakan Pemilu Tahun 2019. Namun, baru 30 persen masyarakat yang tahu pelaksanaan hari H di tanggal 17 April. Saya yakin betul bagi masyarakat di Ambon tahu betul tingkat pengetahuannya,” ujarnya saat memberikan arahan dalam acara Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, yang berlangsung di Maluku City Mall, Selasa (26/3/2019).
Menurut Louhenapessy, pemerintah Kota Ambon bersama unsur pimpinan terkait yang ada akan melaksanakan Rakor karena perlu satu bahasa dan pemahaman.
Sementara itu, Kapolres Pulau Ambon dan Pulau- Pulau Lease AKBP Sutrisno Hady mengatakan, saat ini ada dalam masa-sama kampanye yang di dalamnya terdapat saling fitnah dan menjatuhkan untuk promosi diri.
“Untuk itu, kami akan mengawal berjalan Pemilu 2019 agar berjalan dengan lancar. Masyarakat yang hendak mencoblos keamanannya juga akan dijaga ketat,” tandasnya.
Tak hanya itu, Dandim 1504 Ambon Letkol Inf Fendri Navyanto Raminta dalam kesempatan yang sama menyatakan, pihaknya akan bersama-sama dengan pihak kepolisian membackup berjalannya pesta demokrasi dengan aman, nyaman dan jujur.
“Bila terdapat kericuhan pada saat Pemilu akan diberi teguran, namun tidak dihiraukan maka tindakan tempat langsung berlaku,” tegasnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon, Marthinus Kainama mengatakan, dengan jumlah pemilih di Kota Ambon sebanyak 225.444 orang maka dibutuhkan kesiapan yang baik oleh seluruh unsur terkait dalam mengawal berjalannya Pemilu 2019.
“Ada beberapa kerawanan yang terjadi dalam Pemilu yakni kampanye Hitam, penyebaran isu kebencian, penyebaran isu sara, politik uang, politik isu hoax dan intimidasi. Dengan itu, perlu diperhatikan hal-hal yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan desa,” pungkasnya. (MP-8)
