Berbicara tentang pemerintahan, apa sih pemerintahan itu? Pemerintahan merupakan bagian dari fungsi politik dalam ketatanegaraan. Indonesia sebagai ideologi pancasila menganut sistem pemerintahan yang demokratis sesuai dengan kebutuhan negara untuk menjamin masyarakat bebas berpendapat.
Tapi apakah hal tersebut sudah terlaksana dinegara kita? mengingat demo para mahasiswa tempo hari karena kekecewaan pada isi sejumlah rancangan beleid yang sudah dibahas pemerintah dan DPR, seperti RUU KUHP dan UU KPK hasil revisi.
Presiden Jokowi tidak menolak RKUHP, melainkan meminta pengesahan rancangan undang-undang itu ditunda. Namun, Jokowi menolak tuntutan mahasiswa untuk mencabut UU KPK hasil revisi.
Apakah demokrasi dibuat untuk memicu konflik karena perbedaan pendapat? Apakah perbedaan pendapat dalam demokrasi itu salah? Jawabannya ya sekaligus tidak, tergantung dari pelaku demokrasi itu sendiri.
Demokrasi yang buruk adalah demokrasi yang hanya mengutarakan pendapat yang dianggap “benar” dan membelakangi pendapat yang dianggap “salah”, dimana seharusnya demokrasi yang baik adalah demokrasi yang menaungi seluruh pendapat, apapun itu isinya dan mengambil pendapat yang paling menguntungkan untuk situasi tertentu.
Di Indonesia, lembaga-lembaga mempunyai kedudukan yang sama dengan tugas pokok dan fungsinya yang berbeda-beda. Tugas-tugas dan tanggung jawab dari setiap lembaga negara tersebut dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat/rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dari suatu negara.
Maka menjadi keniscayaan tentang tujuan dari penyelenggaraan pemerintah itu adalah oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Nyatanya mereka yang dipilih rakyat tidak benar-benar bekerja untuk rakyat, bahkan masih banyak rakyat kecil yang ditindas.
Jika kita membahas mengenai pemerintahan di negara ini, ada hal-hal tertentu yang mengalami kemajuan dan kemunduran. Pemerintahan di Indonesia saat ini sudah semakin baik dan maju dengan didukung kemajuan teknologi.
Namun yang jadi pertanyaan, apakah Indonesia saat ini sudah benar-benar merdeka? Mengapa masih banyak masyarakat kecil yang hanya bisa duduk dan meminta-minta? Kenapa masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran?
Kurangnya kesadaran dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah mungkin jadi salah satu penyebab terjadinya hal itu. Sistem pemerintahan yang dibuat hanya untuk kepentingan pribadi, banyaknya kasus yang dilakukan oknum pemerintah tersebut mungkin juga menjadi salah satu penyebab kurangnya kerja sama yang yang baik antara masyarakat dengan pemerintah.
Penyusunan keputusan-keputusan kebijakan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik, sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan negara. Yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-lembaga Negara.
Akhir dari semua ini, toleransi harus menjadi tolak ukur utama dalam menentukan apakah demokrasi berjalan dengan baik atau tidak di dalam pemerintahan sebuah negara.
Penulis: Mahasiswa Semester I Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP Universitas Islam Malang.
