Koreri.com, Jayapura – Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom untuk saling berkoordinasi menyelesaikan persoalan pemalangan Kantor Dinkes setempat yang sudah berlangsung sejak 3 Februari 2020.
“Ini kantor pelayanan publik dimana Dinas Kesehatan adalah salah satu OPD penting yang mengatur hidup matinya orang. Saya mohon dengan hormat esok harus dibuka. Dinas terkait dan Pemda Keerom harus menyelasaikan persoalan agar palang itu dibuka,” cetusnya saat meninjau langsung kantor tersebut yang berada di Jalan Trans Papua, Arso Kota, Rabu (12/2/2020).
Menurut Aloysius, dirinya mendapat informasi pemalangan Kantor Dinkes Keerom sejak Selasa (11/02/2020) malam.
Oleh karena itu, Rabu (12/02/2020) pagi Pkl. 10.00 WIT, ia bergerak dengan sejumlah stafnya di Dinkes Papua dan Tim Respon Emergency Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) turun langsung ke Keerom.
Sebelum ke Kantor Dinkes, Aloysius mengaku dirinya sudah menghubungi Kadinkes Keerom dr. Ronny J. A. Situmorang namun telepon genggamnya tak aktif.
Rombongan Plt. Kadinkes Papua lalu menyambangi Kantor Bupati Keerom hendak bertemu Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah Keerom. Namun sejumlah staf menyampaikan bahwa ketiga pimpinan daerah ini pun tidak berada di tempat.
Aloysius dan rombongan lalu bergerak menuju Kantor Bupati yang baru di Jalan Poros Swakarsa, Arso Swakarsa. Lagi-lagi Bupati tak dijumpai di situ.
“Pak Bupati belum masuk kantor,” akui salah seorang staf di Dinas Penanaman Modal Keerom.
Rombongan kemudian menuju RSUD Kwaingga di Jalan Bhayangkara Arso Swakarsa dan bertemu Direkturnya, dr. Bernadette Eka Suci, SKM, M.Kes.
Dalam dialog singkat, terungkap bahwa awalnya bukan saja kantor dinas yang dipalang tetapi juga rumah sakit yang dipimpinnya itu.
“Kami juga dipalang tanggal 3 Februari pukul 06.00 pagi. Tapi setelah kami nego dan menjelaskan posisi kami kepada masyarakat yang palang, akhirnya dibuka oleh polisi pukul 10.00 pagi,” tutur dr. Eka di hadapan Plt. Kadinkes Papua dan tim UP2KP.
Kecewa Akibat Hasil Rekrutmen Tenaga Kontrak
Pada kesempatan itu, dr. Bernadette menjelaskan bahwa pemalangan kantor yang terjadi oleh masyarakat merupakan buntut kekecewaan mereka terhadap hasil rekrutmen Tenaga Kontrak RSUD Kwaingga pada tahun ini dimana sejumlah anak asli Papua yang sebelumnya sudah mengabdi di rumah sakit itu tidak terakomodir.
“Tanggal 31 Januari kami terima surat dari Dinas Kesehatan Keerom mengenai nama-nama tenaga kontrak RSUD Kwaingga tahun 2020. Hari itu juga pukul 14.00 siang kami rapat bersama Kepala Bidang Yanmed, Kepala Bidang Keperawatan, dan Kabag TU,” urainya.
Dari nama-nama yang tertera dalam surat itu, setelah dibaca, ternyata ada 7 nama perawat yang tahun 2019 tidak ada dan diganti dengan tenaga yang baru.
“Tapi karena kami bawahan Dinas Kesehatan, UPT Dinas, kami hanya melaksanakan apa yang diputuskan. Keesokan harinya, kami kena marah dari salah seorang masyarakat dan mengatakan bahwa surat yang kami terima tidak sah karena tenaga kontrak yang lama tidak dilanjutkan,” bebernya.
dr. Bernadette menjelaskan pula, ke 7 nama perawat lama yang tidak diakomodir itu, 4 di antaranya memang tidak memiliki STR.
Dari 7 perawat yang diputus kontraknya ini, ada 2 Orang Asli Papua yakni Yovita Mehu dan Helen Beme.
Ia mengakui pihaknya juga masuk dalam tim panitia seleksi tenaga kontrak 2020 di RSUD Kwaingga. Hanya saja, dalam penentuan nama-nama, pihaknya tidak dilibatkan.
“Yovita memang tidak punya STR, tapi Helen punya STR dan rajin anaknya, Ia sudah kerja sejak 1 Januari 2017. Mereka disiplin kerja dan tak pernah ada teguran dari Kepala Bidang Keperawatan. Mereka kerja baik, saya sudah cek di kepala bidang,” sambung dr. Bernadette.
Ia mengaku jika pihaknya memberi penjelasan kepada masyarakat terkait posisi RSUD Kwaingga yang tidak memiliki wewenang dalam penentuan nama-nama tenaga kontrak.
Hal itu yang menjadi dasar pembukaan palang RS dan berpindah ke kantor Dinkes Keerom.
“Teman-teman yang diputus kontrak sempat menyampaikan aspirasi di DPRD pada 3 Februari lalu. Jadi malam ini pukul 19.00 Wit kami rapat dengar pendapat dengan Komisi A dan B DPRD Keerom bahas ini,” tambahnya.
Mendengar rencana hearing (Rapat Dengar Pendapat) RSUD Kwaingga dan DRPD Keerom tersebut, rombongan Kepala Dinkes Papua pun bergerak ke kantor Dewan setempat.
Rombongan diterima Sekretaris Dewan Slamet dan salah seorang legislator dari Partai Garuda, Noto Lambe.
Dihadapat Sekwan, Aloysius meminta agar agenda hearing itu dilanjutkan dengan aksi nyata untuk membangun koordinasi dengan kepala daerah setempat dan dinas terkait guna membuka palang kantor Dinkes Keerom.
“Kami minta esok harus dibuka. Ini sudah satu minggu lebih. Pelayanan publik harus jalan. Mohon diperhatikan Pemda Keerom. Satu dua hari lagi kami akan turun kalau belum dibuka,” tegasnya.
Aloysius juga menyoroti hasil rekrutmen yang sangat tidak adil bagi OAP. Sebab dalam surat nomor 440/44/Dinkes/I/2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani Kepala Dinkes Keerom dr. Ronny J. A. Situmorang berisi pengumuman nama-nama tenaga kontrak RSUD Kwaingga tahun 2020, dari 122 orang hanya belasan anak Asli Papua.
Tenaga kontrak itu meliputi 1 dokter spesialis penyakit dalam, 1 dokter spesialis anak, 4 dokter umum, 43 perawat, 25 bidan, 6 tenaga kesmas, 2 apoteker, 1 fisioterapis, 1 radiologi, 1 perawat gigi, 1 rekam medik, 21 tenaga SMA, 9 analis, dan 6 asisten apoteker.
“Kalau tenaga kesehatan yang bersifat spesifikasi ya kita maklumi harus professional. Tapi ini saya lihat untuk tenaga SMA dari 21 nama, hanya 1 atau 2 anak Asli Papua. Tidak ada keberpihakan sama-sekali,” kecam Aloysius.
Kepala Dinkes Keerom dr. Ronny J.A. Situmorang belum berhasil dikonfirmasi hingga berita ini dipublis, nomornya tidak aktif.
Pantauan lapangan, Kantor Dinkes Keerom yang terletak di Jalan Trans Papua, Arso itu tampak sepi.
Pada pintu pagar depannya yang digembok dengan rantai besi, selembar spanduk seukuran 1 x 1 meter membentang bertuliskan: Kantor Dinas Kesehatan Dipalang Sampai Kepala Dinas Menyelesaikan Persoalan Ini.
VDM
