Koreri.com, Jayapura – Komisi V DPR Papua yang membidangi Pendidikan, Kesehatan dan Olahraga melakukan pertemuan dengan 5 Rumah Sakit yang menolak pasien korban kecelakan lalu lintas atas nama Hanafi Rettob.
Ke 5 RS tersebut masing-masing RSUD Jayapura, RSUD Abepura, RS Provita, RS Martin Indey, dan RS Bhayangkara.
Pertemuan tersebut guna meminta klarifikasi dari masing-masing pimpinan RS kenapa sampai menolak pasien.
Dalam pertemuan itu, turut dimintai keterangan dari pimpinan RS Dian Harapan, satu-satunya RS yang menerima korban.
Pertemuan yang berlangsung di ruang banggar, Kamis (24/6/2020) dibuka oleh Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw didampingi Sekretaris Komisi V DPRP Fauzun Nihayah dan 4 anggota Komisi V.
“Dari 6 RS yang kami undang, hanya RS Bhayangkara yang tidak hadir dan tidak ada konfirmasi alasannya apa sampai mereka tidak datang,” ungkap Sekretaris Komisi V DPR Papua, Fauzun Nihayah kepada sejumlah awak media usai pertemuan.
Dijelaskan, pada dasarnya pihak Komisi V sedikit puas, setelah mendengar klarifikasi yang disampaikan tetapi bagimanapun ada kelalaian untuk penanganan awal.
“Kalau alasan mereka menolak pasien dengan karena alas an Covid sehingga RS penuh, sebetulnya memang masuk akal, karena takut terjadi penularan dan lain sebagainya. Tetapi setidaknya ada alternatif lain untuk melakukan penanganan awal bagi pasien, baik itu lakalantas maupun penyakit umum lainnya,” jelas Fauzun.
Karena itu, pihaknya berharap masalah seperti ini tidak terulang lagi.
“Cukup dua korban saja almarhum Ibu Seli dan Hanafi Rettop yang mengalami kejadian seperti ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, terang Fauzan, berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan kepada pihaknya juga melihat ada persoalan manajemen yang kurang baik, mulai dari atas hingga pegawai ditingkatan yang paling bawah sehingga terjadi miskomunikasi.
Menyikapi itu, ia mengusulkan agar sebaiknya Puskemas dihidupkan kembali untuk melayani masyarakat yang menderita penyakit non Covid guna menjawab soal kekurangan sarana tempat tidur atau ruangan pada RS.
“Lagian juga di Jayapura sudah ada Puskesmas 24 jam,” tandasnya.
Terpisah, pimpinan utama Direktur RSUD Jayapura drg. Alosius Giyai memohon maaf kepada masyarakat Papua, karena pelayanan kepada pasien umum lain sangat terganggu sekali karena keterbatasan tenaga.
“Dengan kejadian ini, saya sebagai pimpinan RSUD Jayapura akan melakukan evaluasi total bawahan saya terutama penanganan garda terdepan di UGD,” tegasnya.
Giyai berjanji kedepan, RSUD Jayapura wajib menangani pasien apapun.
“Tidak ada alasan walaupun kalau kekurangan tempat, biar diatas lantai kita akan rawat pasien,” pungkasnya.
OZIE
