Koreri.com, Jayapura – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Intan Jaya mengutuk pelaku penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Sabtu 19 September 2020 lalu.
Ketua DPD PSI Kabupaten Intan Jaya, Yohan Zonggonau, mengatakan rentetan insiden penembakan membuat pertanyaan besar terhadap publik kenapa kebanyakan masyarakat sipil yang harus menjadi korban antara TNI /Polri dan TPN/OPM.
“Kami minta agar pengungkapan kasus penembakan pendeta di Intan Jaya ini terang benderang kelompok mana yang melakukan,” pintanya kepada wartawan di Jayapura, Selasa (22/9/2020).
Menurut Yohan, kejadian demi kejadian penembakan dan penyiksaan bukan kali pertama terjadi di Intan Jaya dan dalam hal ini pengungkapan kasusnya pun biasanya lama, dan belum terselesaikan.
“Publik dan masyarakat tidak bisa buat apa-apa namun hanya menerima kenyataan yang terjadi,” sesalnya.
Berita terkait penembakan pendeta Yeremia Zanambani, kata Yohan, membingungkan publik apakah yang lakukan dari kelompok bersenjata TPN/OPM atau TNI/Polri.
“Selaku ketua DPD PSI Intan Jaya, kami mengutuk keras tindakan Brutal yang dilakuan oleh siapapun terhadap pendeta Yeremia Zanambani yang membuat heboh,” tegasnya.
Dikatakan, almarhum pendeta Yeremia kerjanya melakukan penginjilan dan seorang Hamba Tuhan yang seluruh hidupnya dikorbankan untuk memberikan terang bagi umatnya masyarakat kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, kenapa harus di tembak mati.
“Kami minta Komnas HAM turun tangan mengusut tuntas rentetan peristiwa penembakan di Kabupaten Intan Jaya,” harapnya.
PSI juga menyoroti Bupati dan SKPD yang selama ini tidak melaksanakan pemerintahan dengan baik di Kabupaten Intan Jaya.
“Kami mengkritisi kenapa Bupati dan SKPD serta DPRD jarang ada di tempat tugas. Berdasarkan pantauan kami bahwa Bupati dan ASN sudah berkator di Kabupaten Nabire, dan terjadi bertahun-tahun,” bebernya.
Pertanyaannya Kabupaten Intan Jaya ini untuk para pejabat atau melayani nasyarakat yang sulit di kampung, distrik dan seketika kejadian begini masyarakat harus mengadu kemana?
“Pemimpin daerah diharapkan harus kembali dan berkantor di Kabupaten Intan Jaya,” tegas Yohan.
Dikatakan, tempat masyarakat mengadu adalah pendeta, gembala dan pastor kalau ditembak apa yang akan terjadi dan siapa yang melindungi masyarakat dari proteksi hukum regulasi dan lain sebagainya.
“Kenapa Kabupaten ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun tahun, tapi tidak maju-maju! Jika ada persoalan harusnya bupati dan jajarannya tetap ada di kota administrasinya agar semua persoalan dapat terselesaikan dengan baik dengan prinsip pemerintah adalah pelayan, pengayom dan pembina masyarakat dari berbagai sektor, saat ini Sekretariat dinas-dinas semua di Nabire,” katanya.
Apalagi pandemic Covid -19, timnya juga berkantor di Nabire.
Ia meminta agar segera di bentuk tim investigasi dari pusat dan provinsi melihat kesulitan yang dihadapi oleh Bupati Intan Jaya dan ASN untuk bisa kembali ke tempat tugas dan melayani masyarakatnya dari dekat.
“Dengan demikian tidak terjadi pembunuhan-pembunuhan, intimidasi dan penyiksaan tidak terjadi di Bumi Intan Jaya,” pungkasnya.
OZIE
