Koreri.com, Jayapura – Terkait tarik ulur pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Defenitif yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan berbagai kelompok di wilayah itu terus mendapat tanggapan.
Kali ini, dari pengamat hukum internasional dan sosial politik asal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Cenderawasih (Fisip Uncen) Jayapura, Marinus Yaung.
Ia berpendapat bahwa Sekda Papua itu jabatan karir, bukan jabatan politik.
Untuk itu, dugaan Marinus, teman teman di Papua, termasuk manuver politik Wakil Gubernur sudah sangat salah dan fatal.
Mengingat selama ini jabatan-jabatan eselon di Pemda Provinsi diatur dengan cara -cara oligarki lokal. Dalam hal ini ditentukan oleh penguasa, keluarga dan kerabat penguasa, suku dari penguasa, juga partai politik penguasa.
“Mereka oligarki lokal ini sangat bebas mengatur dan mengelola kekuasaan serta membuat banyak orang Papua dari luar kelompok mereka, sangat dirugikan dan dibatasi karirnya,” bebernya.
Kehadiran oligarki lokal yang mencengkram kekuasaan di birokrasi Pemda Provinsi Papua, sangat tidak sehat bagi perkembangan demokrasi lokal dan perbaikan kultur clean and good govermance.
“Karakter oligarki itukan, akan berusaha dengan segala macam cara untuk melindungi dan mempertahankan kekuasaan politik di tangannya. Ketika satu kursi kekuasaan diduduki oleh orang di luar kelompok mereka, akan timbul aksi penolakan dan perlawanan,” urainya.
Kebetulan jabatan kursi Sekda Papua, sesuai aturan hukum ditentukan berdasarkan posisi kewenangan di luar lingkungan oligarki lokal.
“Dan tentu sudah pasti kelompok ini akan panik. Sehingga segala sumber daya yang dimiliki akan dikerakhan untuk melawan dan mempertahankan kursi Sekda Papua dalam cengkraman mereka,” sambung Marinus.
Lanjut dia, kekuasaan oligarki itu juga kental dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Karena itu, jika ada posisi kursi kekuasaan strategis jatuh ke tangan orang di luar kelompok oligarki, itu bisa menjadi musuh dalam selimut menurut perspektif kelompok oligarki,” lanjut Marinus.
Diperkirakannya, mungkin saja kelompok oligarki lokal yang sudah membangun jaringan kekuasaannya di birokrasi Pemda Povinsi Papua, melihat posisi jabatan Sekda Papua ditangan Dance Flassy akan membuat munculnya musuh dalam selimut birokrasi di Dok 2.
“Makanya, kelompok oligarki lokal ini melakukan penolakan terhadap Sekda Papua pilihan Presiden Joko Widodo,” pungkasnya.
SEO
