Koreri.com,Manokwari– Untuk ke-9 kalinya pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Papua Barat.
Opini WTP ini berdasarkan hasil pemeriksa keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021.
Bupati Teluk Bintuni Ir.Petrus Kasihiw,M.T didampingi Ketua DPRD Simon Dowansiba, S.E menerima opini WTP tersebut yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK-RI di Balai Room BPK-RI, Sowi, Kabupaten Manokwari, Rabu (25/5/2022).
Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan sudah menjadi hal yang rutin sehingga menjadi tanggung jawab dalam memberikan pertanggung jawaban kepada negara
Hal ini boleh dikatakan satu prestasi kerja keras semua pihak mulai dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) tapi itu tidak berhenti sampai disitu.
“Kita juga punya tugas untuk seterusnya bekerja sampai akhir masa periode 2024 nanti. Jadi masih ada tiga tahun lagi, kalau sudah sembilan kali terus tahun berikutnya menurun berarti kita bukan meningkat malah menurun semangat kita, ujar Bupati mengingatkan.
Politisi NasDem itu menegaskan bahwa selain WTP ada tugas pemerintah untuk menyelesaikan hasil-hasil pemeriksaan, tindaklanjuti Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni termasuk yang bisa melampaui batas.
“Kalau standar BPK kan 75 persen tindaklanjuti. Kenapa tindaklanjuti karena itu hal yang harus kita lakukan hasil dari pemeriksaan BPK, kalau kita WTP tapi tidak bekerja untuk melakukan upaya tindaklanjuti dari rekomendasi BPK berarti kita belum maksimal, WTP harus dibarengi dengan tindaklanjutnya,” paparnya.
Dikatakan Kasihiw bahwa tindaklanjuti temuan merupakan hasil dari pemeriksaan BPK RI Perwakilan Papua, temuan itu ada bersifat non finansial tapi ada juga yang bersifat finansial serta kepatuhan.
“Jadi namanya menyangkut keuangan harus ada pengembalian, itu biasanya setiap tahun selama 60 hari harus dikembalikan, kalau tidak aparat hukum masuk jadi kita masih upaya untuk bisa lebih dari 77 persen, itu sudah saya usulkan kepada kepala inspektorat, Pak inspektur untuk mengkordinir agar kita bekerja keras supaya bisa mencapai 77 persen, ” Terangnya.
Bupati mengakui bahwa Teluk Bintuni lumayan baik, karena tidak mudah mempertahankan WTP sembilan kali walaupun memang opini itu harus sejalan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan ini menjadi tantangan kedepan.
Bupati mengingatkan, yang paling penting adalah agar pencapaian visi misi itu harus bisa terwujud dan itu tugas dari masing-masing OPD.
Petrus Kasihiw menghimbau kepada pimpinan OPD agar dapat menggunakan anggaran dengan baik sesuai dengan ketentuan laksanakan dan mengikuti semua proses-proses mulai dari tahap perencanaan, penganggaran sampai pelaksanaan dan monitoring itu harus dilakukan dengan baik supaya kita salah jalan.
Turut hadir mendampingi Bupati dan Ketua DPRD , Plt. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Laras Nuryani, SE.,MM dan Inspektur Kabupaten Teluk Bintuni, Risat Talakua, S.TP.
KENN
