Oleh : Timo Kbarek (Tokoh Masyarakat)
Menjelang berakhirnya masa sebuah rezim pemerintahan di Kota Sorong, Nampak beberapa gejala psikologi ketakutan dari top managerial terhadap bayangan hantu yang akan muncul menghalau sebuah sistem status Quo yang sudah merupakan gaya hegemoni lama di kota ini.
Dalam versi pandangan saya, lebih tepat sebagai strategi untuk mempersiapkan hegemoni baru yaitu “Neo nepotisme ala villager group”.
Dalam perkmbangan terakhir ini publik di kota Sorong dari segala penjuru komunitas terlibat dalam berbagai aksi dan reaksi opini praktis berkenaan degan trjadinya “reshuffle of official functionary” di dalam tubuh pemerintahan yang terdiri dari pejabat eselon II termasuk jabatan top karier yaitu “sekretaris daerah” sehingga, menghebohkan publik kota ini.
Ada pihak yang pro dan ada juga yang kontra opini dari sudut pandang yang rasional dan logis. bahkan pihak yang ikut-ikutan pun turut angkat suara walaupun hanya terjebak dalam “public resentment emotional”.
Secara pribadi saya tentu berada di pihak yang bukan kelompok “kuda zebra” alias pelaku politik yang dijuluki “opportunity politician” diidentifikasi sebagai “pelacur politik” selalu mangkal di pangkalan team sukses Pilkada Kota Sorong.
Dalam versi pandangan dan opini saya terkait gerakan pergantian pejabat eselon di jajaran Pemkot Sorong pada bulan Juni tahun 2022 ini, bisa terjadi oleh kewenangan sang wali kota sebagai kepala daerah sepanjang tidak keluar rel UU RI nomor 5 THN 2014. Bisa juga terjadi karena pertimbangan politik pemerintahan yang beretika dan bermoral.
Bukan sekedar karena misi politik praktis demi sebuah harapan kepentingan hegemoni ala “kolusi dan nepotisme” untuk mempertahankan status quo sindikat agar luput dari intaian dan kejaran hukum yang pernah menjadi “case of law”, baik di Polresta Sorong maupun di Kejaksaan Negri Sorong.
Menurut saya, pergantian pejabat yang sudah terjadi itu tentu sarat dengan muatan-muatan politik praktis untuk maksud tertentu menjelang pesta demokrasi Pilkada tahun 2024, nanti.
Justru itulah, strategi kekuatan dini sudah harus diperhitungkn dan dibentengi dalam sistem birokrasi pemerintahan dari atas smpai ke bawah. Kemudian, akan diikuti oleh kekuatan-kekuatan sayap garda politik di seputarannya.
Namun, sebaiknya ada reaksi luas dari pihak penentu kebijakan dan atau dugaan eksekutor ASN yang lebih berkompeten di NKRI terkait rekrutmen aparatur sipil dalam jabatan-jabatan non politik.
Sebab jika gejala dan virus penyakit yang masih terselubung, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme di kota ini bungkam ya jangan bermimpi tentang harapan damai dan sejahtera yang lebih luas di negri ini.
Kota Sorong dan komunitas umat yang pluralistik di masa kini akan menikmati berkat TUHAN sewajarnya menjadi hak miliknya apa bila ada pemimpin berperan sebagai kepala daerah yang tidak melakukan politik pemerintahan yang disebut “STRUISVOGEL POLITIC” alias “Politik Burung Unta”.
