Pemilu 2024 : Perekaman e-KTP di Daerah “Merah” Papua Masih Minim, Legislator Usulkan Ini

Legislator DPR Papua Thomas Sondegau

Koreri.com, Jayapura – Proses perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua terutama daerah “merah” yang rawan konflik masih minim.

Minimnya antusias masyarakat untuk melakukan perekaman berdampak pada daftar pemilih tetap Pemilu 2024 di Provinsi Papua.

Legislator DPR Papua, Thomas Sondegau ST, mengusulkan kepada KPU Pusat agar sistem noken kembali diberlakukan pada Pemilu 2024 mendatang, khususnya di daerah rawan konflik dan susah diakses.

Menurutnya, sistem noken harus tetap dipertahankan.

“Kita di Papua adalah daerah otonomi khusus (Otsus), jadi harus ada kekhususan. Sehingga sistem noken harus diakomodir, karena waktu sudah semakin dekat,” kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat ini kepada wartawan di Jayapura, Senin (15/8/2022).

“Tidak mungkin sisa satu tahun ini, Dukcapil Provinsi atau KPU Papua mampu mengejar target e-KTP hingga 80 atau 90 persen,” sambungnya.

Kader Demokrat Papua ini meminta kepada sesama politisi untuk tidak mempertahankan ego bahwa sistem noken itu menguntungkan sepihak.

“Kalau memang berbicara seperti itu, pertanyaan saya apakah mereka bisa masuk didaerah-daerah rawan konflik? Oleh karena itu, kita harus dorong KPU Papua agar menyampaikan ke KPU dan Pemerintah pusat agar sistem noken harus diterapkan di wilayah-wilayah rawan konflik dan yang susah diakses,” tegasnya.

Diketahui, jumlah data pemilih di Papua berdasarkan pemutakhiran data pemilih periode Mei 2022 mencapai 3.450.428 pemilih.

Namun, dari data pemilih itu, baru ada 1.499.170 pemilih yang melakukan perekamanan e-KTP atau baru 45 persen.

EHO