Koreri.com, Wamena – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan telah merampungkan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Rapergub tersebut telah diserahkan ke kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Dengan penyerahannya tersebut, Provinsi Papua Pegunungan merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) pertama di Tanah Papua yang berhasil menyusun Rapergub APBD 2023 dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Siaran pers yang diterima Koreri.com, Minggu (29/1/2023) menyebutkan penyerahan Rapergub APBD 2023 ini dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, SH., MH didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) DR. Sumule Tumbo, SE., MM dan diterima Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Dr. Horas Maurits Panjaitan, Kamis (26/1/2023) di Kantor Kemendari, Jakarta.
“Puji Tuhan kita sudah rampungkan Ranpergub APBD 2023 dan sudah kita serahkan ke Kemendagri, Tuhan memberkati kita semua. Kita DOB pertama yang menyusun APBD tahun anggaran 2023 menggunakan SIPD,” ungkap Pj Gubernur.
Dengan penyerahan Rapergub tersebut, diharapkan dapat dilakukan proses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar segera ditetapkan.
“Dan setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA, red) sebagai dasar merealisasikan belanja pelayanan masyarakat dan pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan,” tandasnya.
Pj. Sekda yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Pegunungan mengatakan dalam konsultasi dengan Kemendagri pada Kamis (26/1/2023) dihadiri langsung Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, SH., MH.
Pada kesempatan tersebut, lanjut dia, Wamendagri mengapresiasi Pj Gubernur Papua Pegunungan beserta jajaran yang bekerja efektif demi pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah di DOB tersebut.
“Hari Kamis, 26 Januari 2023, dalam pembahasan Kemendagri, Wakil Menteri Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada Pemprov Papua Pegunungan yang berhasil merampungkan penyusunan Peraturan Gubernur tentang APBD Tahun 2023 dan sudah serahkan ke Kemengdagri,”ungkap Pj Sekda.
Pemerintah Pusat tahun ini mengalokasikan anggaran pembangunan untuk Provinsi Papua Pegunungan kurang lebih Rp1,8 Trilliun.
Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk belanja publik dan pembangunan sarana prasarana pemerintahan.
“Sesuai dengan komitmen dan instruksi Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan maka tahun ini, seluruh anggaran diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan sarana prasarana pemerintahan,” pungkasnya.
RIL
