Koreri.com, Manokwari – Program Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2023 hingga menjelang akhir bulan Februari masih terkesan berjalan ditempat, salah satu penyebabnya akibat belum diserahkannya dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) kepada setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Pasalnya, sejak pemekaran Provinsi Papua Barat Daya bersama 3 DOB lainnya di Papua maka menteri keuangan melalui PMK nomor 206 tahun 2022 tentang tentang alokasi transfer daerah ke Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2023 sangat berpengaruh pada perubahan total APBD induk 2023 yang sudah ditetapkan pemerintah bersama DPR provinsi induk sebelum DPR RI mengesankan DOB di tanah Papua.
Pj Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw, M.Si. saat dikonfirmasi awak media terkait penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD TA 2023 mensinyalir akan ada penyerahan kepada setiap OPD dalam waktu dekat.
Alasannya bahwa dirinya baru kembali dari luar negeri menghadiri pertemuan puncak satuan tugas gubernur untuk iklam dan hutan di Merida, Yucatan, Mexico sejak awak Februari 2023 lalu.
Waterpauw mengakui bahwa penyerahan DPA APBD Papua Barat TA 2023 menunggu kehadirannya dari luar negeri untuk diserahkan dan selanjutnya dilaksanakan.
“Iya, saat ini masih dibahas oleh Pak Sekda dan teman-teman TAPD mudah-mudahan sudah rampung dan diserahkan dalam waktu cepat ya,” sebut Waterpauw kepada awak media saat menghadiri panen padi sawah di Kampung Desai, SP 2 Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, Senin (20/2/2023).
KENN
