Koreri.com, Jayapura – Pembayaran gaji 910 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) hingga saat ini belum dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Papua.
Hal itu dikarenakan masih menunggu teken dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB).
Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua Christian Sohilait dalam pernyataannya di Jayapura, Rabu (3/5/2023) membenarkan hal itu.
“Jadi, belum adanya pembayaran karena menunggu penandatanganan oleh Menteri PAN – RB. Setelah itu langsung di proses. Sampai hari ini prosesnya masih di Menteri PAN RB. Tim kami dari DPPAD Papua sudah berangkat ke Jakarta sejak kemarin untuk mengurus masalah tersebut,” terangnya.
Menurut Sohilait, pengurusan pembayaran gaji para guru menjadi terlambat lantaran Menteri PAN-RB beberapa waktu lalu sedang melaksanakan ibadah umroh dan baru kembali pada 29 April 2023, sehingga belum menandatangani surat itu.
“Karena itu, kami berharap tim yang pergi, bisa bawa surat itu kembali segera, sebab surat sudah di Menteri PAN-RB, hanya belum ditandatangani,” sambungnya.
Untuk itu, Sohilait meminta kepada para guru tetap semangat mengajar demi lahirnya generasi pembelajaran sepanjang hayat yang terus berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan.
“Kami juga berharap dukungan masyarakat untuk pendidikan di Tanah Papua karena para siswa dan siswi merupakan generasi emas yang sudah seharusnya disiapkan dengan baik,” sambungnya.
Sohilait juga mengajak masyarakat mendukung program Merdeka Belajar karena dengan begitu bisa berkreasi dan inovasi.
ANT
