Koreri.com, Manokwari-Ketua fraksi otonomi khusus DPR Papua Barat George Karel Dedaida,S.Hut.,M.Si mengapresiasi pemerintah pusat yang telah melaksanakan perintah undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang pelaksanaan otsus Papua di tanah Papua dengan mengukuhkan 6 anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Perwakilan 6 Provinsi di Tanah Papua Barat masing-masing Alberth Yoku perwakilan Provinsi Papua, Irene Manibuy perwakilan Provinsi Papua Barat, Yoseph Yanowo Yolmen perwakilan Provinsi Papua Selatan, Pietrus Waine perwakilan Provinsi Papua Tengah, Hantor Matuan perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, dan Otto Ihalauw perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dikukuhkan Wakil Presiden KH Ma’aruf Amin di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).
GKD Menegaskan, enam anggota BP3OKP harus menjadi corong menyampaikan aspirasi, kendala dan problematika daerah ke pemerintah pusat agar dapat diperjuangkan Program Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2022–2041.
“Kita berharap mereka (anggota BP3OKP) dapat menjadi sarana dan lembaga yang baik bagi problematika otonomi khusus di tanah papua dan bisa sebagai Pengarah Percepatan Pembangunan tanah papua,” kata George Dedaida kepada koreri.com, Selasa (30/5/2023) saat diminta tanggapannya sebagai representasi OAP di DPR Papua Barat.
Mantan anggota pansus revisi Otsus juga berharap 6 anggota BP3OKP dapat menggunakan kapasitas mereka untuk mengarahkan kebijakan-kebijakan yang selama ini terbengakalai di daerah dapat meluruskan ke kementrian lembaga dan Wakil Presiden sebagai ketua BP3OKP .
“Besar harapan kita dari DPR Papua Barat yang pada saat itu menggagas dalam pansus revisi otsus, BP3OKP harus memainkan peran keseimbangan untuk bagaimana melihat permasalahan di daerah,” ujarnya.
Dia minta 6 Anggota BP3OKP bisa segera kembali ke daerah masing-masing setelah dikukuhkan oleh Wakil Presiden untuk belanja persoalan pembangunan dan problem yang terjadi di masyarakat Papua.
Kemudian membangun komunikasi yang intens dengan pemerintah daerah setempat.
KENN
