Koreri.com, Manolwari – Delegasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) telah mengadakan rapat di Manokwari, Provinsi Papua Barat, 26 – 27 September 2023.
Tema yang diusung dalam giat itu: “Bekerjasama untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah”.
Delegasi telah bersepakat menyampaikan “Pesan Manokwari tentang Kemitraan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah pada daerah khusus dan/atau istimewa.
Hal itu mengingat,
Pertama, bahwa telah ditandatangani Berita Acara hasil rapat Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, di Banda Aceh pada tanggal 22 September 2022.
Kedua, bahwa Provinsi Papua telah dimekarkan menjadi Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan.
Ketiga, bahwa Provinsi Papua Barat telah dimekarkan menjadi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
Keempat, bahwa berdasarkan Hasil Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022, terdapat daerah-daerah Desentralisasi Asimetris dengan Daya Saing Daerah yang masih rendah.
Memperhatikan:
Pertama, arahan Presiden Republik Indonesia.
Kedua, Paparan Menteri Dalam Negeri RIa, Paparan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI, Paparan Kementerian Keuangan RI, dan Paparan Sekretariat Wakil Presiden RI.
Ketiga, Hasil Rapat Kerja FORDASI yang diikuti oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Aceh, Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, Gubernur Papua Selatan, Gubernur Papua Pegunungan, Gubernur Papua Tengah, dan Gubernur Papua Barat Daya di Manokwari pada Tanggal 26 – 27 September 2023.
Daerah Desentralisasi Asimetris dengan ini menyampaikan pesan-pesan sebagai berikut:
1. Menerima Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Barat Daya sebagai anggota baru Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia.
2.Meningkatkan koordinasi kemitraan yang lebih intensif antar daerah desentralisasi asimetris dengan daerah lainnya dalam rangka membangun Kerja Sama Daerah yang lebih spesifik dan konkrit untuk meningkatkan Daya Saing Daerah melalui:
a. Identifikasi, pengembangan, dan kolaborasi pemasaran produk unggulan daerah masing-masing pada sektor pertambangan, pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, pariwisata dan industri kreatif, infrastruktur, dan kebudayaan.
b. Asistensi dan tukar menukar pengalaman, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya manusia yang unggul.
c. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia agar memfasilitasi Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah Khusus dan/atau Istimewa sesuai peraturan perundang-udangan.
3.Penguatan kelembagaan Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia sebagai mitra strategis Kementerian Dalam Negeri untuk implementasi desentralisasi asimetris dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan:
a.Penunjukan Sekretariat Bersama Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
b.Menunjuk personil pada perangkat daerah yang membidangi urusan kekhususan dan/atau keistimewaan atau urusan pemerintahan dan kerjasama dalam menangani Forum Desentralisasi Asimetris ini.
4.Mendorong fasilitasi dan dukungan dari Pemerintah Pusat untuk peningkatan Daya Saing Daerah bagi Daerah Desentralisasi Asimetris yang masih rendah.
5.Bersama-sama dengan Pemerintah Pusat bekerjasama dalam mengatasi persoalan bersama, yaitu kemiskinan ekstrim dan stunting, inflasi, ketahanan pangan, perubahan iklim dan pemanasan global, kelestarian hutan dan kehilangan keanekaragaman hayati, serta kejahatan lintas batas.
6.Berkomitmen untuk bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di daerah masing-masing dalam rangka menyukseskan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah, yang diselenggarakan serentak Tahun 2024.
7.FORDASI memperjuangkan aspek kekhususan dan keistimewaan Desentralisasi Asimetris dan program-program strategis didalam rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029 kepada Kementerian PPN/BAPPENAS dan Kementerian/Lembaga lainnya.
8.Pertemuan Forum Desentralisasi Asimetris Tahun 2024 akan dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Para pihak yang menyepakati Pesan ini agar mempedomani dan menindaklanjuti kesepakatan ini.
Pesan ditandatangani 9 kepala daerah /perwakilan dengan diketahui oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah Dan Wawasan Kebangsaan Setwapres, Velix V. Wanggai serta Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD Kemendagri Valentinus Sudarjanto Sumito
KENN
