Koreri.com, Manokwari – Risiko global masih tinggi dibayangi oleh tensi geopolitik di berbagai belahan dunia yang terus membayangi, serta tantangan digitalisasi ekonomi, perubahan iklim, dan transisi demografi menuju ageing population.
Risiko tersebut ditambah dengan prospek pelemahan ekonomi Tiongkok yang didorong oleh pelemahan konsumsi dan ditengah tekanan inflasi global yang mereda namun negara-negara maju masih menahan kebijakan moneter dengan suku bunga tinggi sehingga memberikan tekanan terhadap pasar keuangan global.
Ditengah kondisi tersebut seiring aktivitas ekonomi domestik yang terjaga, kinerja APBN surplus namun perlu mengantisipasi perlambatan Pendapatan Negara.
Ditengah kondisi domestik yang relatif kuat, volatilitas pasar keuangan global dan perlambatan pertumbuhan perekonomian dunia perlu diwaspadai. Kinerja APBN tetap solid dalam menjalankan peran sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan.
Perkembangan ekonomi nasional di Kuartal I 2024 diproyeksikan tetap kuat didorong oleh peningkatan konsumsi, peningkatan aktivitas sektor manufaktur, dan kinerja eksternal.
Indonesia mampu melanjutkan tren positif yang telah dicapai sepanjang tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,05 persen (yoy). Sampai dengan 29 Februari 2024, APBN mencatatkan realisasi Pendapatan Negara Rp400,36 triliun atau 14,29 persen dari target sementara realisasi Belanja Negara Rp374,32 triliun atau 11,26 persen dari target.
Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan Papua Barat melalui rilis persnya yang diterima Koreri.com, Jumat (29/3/2024) menyebutkan Sejalan dengan kondisi perekonomian nasional yang masih tumbuh kuat, pada tataran Regional Papua Barat (Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya) menunjukkan hal yang serupa yang ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut:
PDRB tahun 2024 tumbuh sebesar 5,89 persen (yoy); inflasi Provinsi Papua Barat pada bulan Februari 2024 mencapai 3,61 persen (yoy) dan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mencapai 1,81 persen (yoy).
Pada Februari 2024 tingkat inflasi Provinsi Papua Barat sebesar 0,13 persen (mtm) atau 3,61 persen (yoy) dan Provinsi PBD sebesar – 0,11 persen (mtm) atau 1,81 persen (yoy).
Penyumbang Utama Inflasi bulanan di Papua Barat adalah kelompok transportasi (0,08%).
Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain beras, tarif angkutan udara, ikan cakalang, bayam dan bawang putih. Sedangkan penyumbang utama deflasi bulanan di Papua Barat Daya adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,03%).
Realisasi Pendapatan APBN Regional Papua Barat sampai dengan bulan Februari 2024, mencapai 9,12 persen dari target atau sebesar Rp323,53 miliar.
Realisasi pendapatan terbesar berasal dari Pajak Dalam Negeri sebesar Rp241,69 miliar dengan kontribusi terbesar yaitu PPh Non Migas mencapai Rp143,02 miliar disusul oleh penerimaan PPN dan PPnBM yang mencapai Rp94,62 miliar.
Dari lima sektor dengan kontribusi terbesar, terdapat sektor yang mengalami pertumbuhan neto negatif, yaitu: sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib mengalami kontraksi sebesar 46.43% (yoy) dan mempunyai kontribusi sebesar 31.51%.
Kontraksi tersebut disebabkan karena telah berakhirnya proyek yang didanai oleh APBN dan APBD yang tidak terulang lagi di Tahun 2024 seperti Proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Teluk Bintuni. Sektor Konstruksi mengalami kontraksi sebesar 79.33%(yoy) dan mempunyai kontribusi sebesar 4.41%.
Kontraksi di Sektor Konstruksi ini disebabkan oleh telah berakhirnya proyek konstruksi yang tidak terulang lagi di Tahun 2024.
Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor tumbuh 18.52%(yoy) dan mempunyai kontribusi sebesar 13.67%. Pertumbuhan ini disebabkan oleh peningkatan aktivitas perdagangan.
Sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh 5.56% (yoy) dan mempunyai kontribusi sebesar 11.97%. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya peningkatan aktivitas kegiatan pertambangan. Sektor Industri Pengolahan tumbuh 18.08% (yoy) dan mempunyai kontribusi sebesar 11.30%.
Pertumbuhan ini disebabkan dari peningkatan aktivitas industri pengolahan yang menjadi penopang kegiatan ekonomi di Provinsi Papua Barat yaitu antara lain industri migas, kayu lapis, kelapa sawit, dan semen. Sementara itu penerimaan pada sektor PNBP telah mencapai 29,32 persen dari target mencapai Rp80,69 miliar.
Kinerja PNBP ditopang dengan adanya kenaikan yang sangat signifikan pada Pendapatan BLU yang telah terealisasi 17,89 miliar sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya hanya sebesar Rp5,28 miliar.
PNBP di regional Papua Barat didominasi oleh Pendapatan Jasa Kepelabuhan dan Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).
Sampai dengan bulan Februari 2024, Realisasi Belanja K/L Regional Papua Barat mencapai 10,01 persen dari alokasi anggaran tahun 2024. Belanja K/L mengalami peningkatan capaian sebesar 29,76 persen (yoy) menjadi Rp0,88 triliun.
Belanja Barang dan Belanja Pegawai menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ini, dengan Belanja barang mengalami pertumbuhan mencapai 101,71 persen (yoy) atau terealisasi sebesar Rp433,71 miliar dan Belanja Pegawai tumbuh mencapai 18,10 persen (yoy) atau terealisasi sebesar Rp371,74 miliar.
Komponen Realisasi terbesar adalah belanja pegawai yang merupakan komitmen satker dalam ketepatan waktu pembayaran Gaji Induk ASN, TNI/POLRI, serta tunjangan melekat dan tunjangan kinerja.
Selain itu, terkait pelaksanaan dan pengawasan Pemiilihan Calon Presiden, Wakil Presiden, dan Anggota Legislatif 2024 oleh KPU dan Bawaslu yang diselenggarakan pada Februari mendorong akselerasi belanja di awal tahun.
Realisasi TKD yang telah disalurkan kepada Provinsi Papua Barat dan PBD s.d 29 Februari 2024 sebesar Rp1,84 triliun atau 9,27 persen dari total pagu TKD turun 9,40 persen (yoy).
Penurunan tersebut dikarenakan Persyaratan Penyaluran DAU BG Bulan Februari dan Maret belum dilengkapi oleh beberapa Pemda. Bulan Februari tersisa 5 Pemda yang belum melengkapi dokumen persyaratan, sedangkan Bulan Maret tersisa 3 Pemda yang belum melengkapi sehingga mengalami keterlambatan penyaluran.
Sementara itu Persyaratan Penyaluran Dana Desa baru dilengkapi oleh Pemda Kab. Teluk Bintuni, sedangkan tahun lalu dana desa sudah tersalurkan kepada beberapa Pemerintah Daerah.
Rekomendasi dari Asset Liabilities Committee (ALCo) Kemenkeu Regional Papua Barat
Beberapa kebijakan yang dipandang perlu untuk merespons perkembangan perekonomian di Papua Barat dan PBD antara lain: Kerjasama Kemenkeu dan Pemda dalam peningkatan Local Taxing Power, Kemenkeu yang diwakili oleh DJP dan DJPK berkomitmen penuh dalam membantu Pemda untuk meningkatkan kemampuan penerimaan asli daerah khususnya perpajakan daerah; Upaya Optimalisasi Penerimaan PDRD, dalam rangka penerapan UU HKPD terkait peningkatan local taxing power perlu dilakukan penyempurnaan Perda dan Perkada terkait administrasi perpajakan daerah agar sejalan dengan UU HKPD dan peraturan pelaksanaannya, Perencanaan Penerimaan PDRD yang optimal dengan diiringi rencana aksi dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan daerah, Perencanaan Penerimaan PDRD yang optimal dengan diiringi rencana aksi dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan daerah, Pemutakhiran data WP dan OP (termasuk NJOP PBB-P2 maupun Dasar Pengenaan lainnya, Optimalisasi Kerja Sama Pemungutan, dll dan Pengaturan skema Reward & Punishment yang transparan bagi Wajib Pajak dalam rangka peningkatan Tax compliance; Potensi Penerimaan Perpajakan 2024 sebagai dampak RPATA dan Pengawasan Lonjakan Hibah, Kemenkeu satu di Papua Barat terus melakukan koordinasi dan komunikasi khususnya KPPN dan KPP di Lingkup Papua Barat melalui Rapat ALCo sebagai bagian joint program penerimaan terkait dengan potensial penerimaan pajak pada tahun 2024.
Kemenkeu satu Provinsi Papua Barat khususnya KPPN terus melakukan pengawalan penyelesaian administrasi mulai dari register, rekening dan pengesahan.
Fokus pengawalan dilakukan sebagai antisipasi dari lalu lintas kas dan belanja yang terjadi namun pengesahan belum dilakukan; Percepatan Progres KEK Sorong, KEK Sorong yang diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian di Regional Papua Barat khususnya DOB PBD dengan penyerapan hingga 15.000 tenaga kerja menunjukkan proses yang kurang signifikan.
Kemenkeu Satu Regional Papua Barat melalui Kanwil BC Khusus Papua akan menyelenggarakan FGD berkaitan dengan Percepatan Pembangunan KEK Sorong pada Februari 2024; Penyelesaian Hibah pada Bandara Rendani, Perwakilan DJPb direncanakan akan menghadiri rapat dengan pemda dan satker K/L terkait untuk menjelaskan mekanisme hibah langsung berupa barang sebagai penyelesaian status lahan runway Rendani; Perencanaan Kegiatan Papua Produktif melalui RAP OTSUS, Kanwil DJPB Provinsi Papua Barat bersama dengan DJPK dan K/L terkait melakukan penilaian Rencana Anggaran Program Otsus pada Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Perencanaan Kegiatan pada masing-masing OPD harus dapat mempedomani RIPPP yang memiliki program Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.
Program Papua Produktif menjadi usaha pemerintah untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas, dan mengentaskan kemiskinan di Tanah Papua; Akselerasi kualitas layanan dasar publik, Perbaikan layanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, dan layanan umum menjadi hal mutlak untuk terus dilakukan di Regional Papua Barat.
Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat terus berperan aktif dalam mendorong BLUD seperti RSUD yang menjadi tumpuan layanan dasar Publik di daerah; Insentif untuk Ekspor, Insentif ekspor bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja ekspor sehingga pemerintah bisa mempertahankan surplus dan pelaku usaha dapat memperluas pasar.
Program insentif ekspor berupa penurunan pungutan ekspor diberikan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2022.; Keberlanjutan pemberdayaan UMKM, penting bagi Pemerintah untuk memastikan bahwa UMKM mampu terus bertahan bahkan berkembang demi mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di sektor riil yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di Regional Papua Barat.
Sesuai penugasan oleh Menteri Keuangan, Kemenkeu One di daerah melaksanakan sinergi dan koordinasi pemberdayaan UMKM melalui program UMKM binaan maupun melalui penyelenggaraan bimtek, sosialisasi dan sebagainya.
Kegiatan Periodik dan Tematik Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat sebagai Regional Chief Economist (RCE)
Sementara itu dalam rangka kesinambungan fiskal berbasis kewilayahan selaku RCE Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan baik yang bersifat periodik maupun tematik.
Pada Februari 2024 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- FGD Peran Pemerintah dalam Penurunan Pengangguran dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat di Regional Papua
Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat telah menyelenggarakan FGD Peran Pemerintah dalam Penurunan Pengangguran dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat di Regional Papua bersama dengan stakeholder pada tanggal 7 Februari di Ruang Triton GKN Manokwari terkait untuk mendapatkan perspektif permasalahan dan langkah-langkah yang telah dikerjakan Pemerintah daerah dalam menangani pengangguran di Regional Papua Barat.
- Kunjungan Kerja Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat ke Kodam Kasuari
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Barat beserta beberapa Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta pejabat dari KPPN dan KPP Pratama Manokwari melakukan kunjungan kerja dan silahturahmi kepada Komando Militer Kasuari Papua Barat.
Dalam kunjungan tersebut, banyak hal-hal yang menjadi pembahasan untuk realisasi program yang dilaksanakan ke depan. Hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam silaturahmi dan kunjungan kerja untuk dapat senantiasa berkolaborasi dan bekerja sama antara Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dengan Kodam Kasuari Papua Barat.
- Pembinaan Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Tingkat Wilayah di KPPN Sorong
Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dalam rangka Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) tingkat Wilayah di KPPN Sorong pada tanggal 19 Februari 2024.
Adapun yang menjadi peserta dalam kegiatan ini adalah BLU setempat yang meliputi Politeknik Kesehatan Kemenkes Sorong, Politeknik Pelayaran Sorong, dan UPBU Domine Eduard Osok.
- Diseminasi Laporan Goverment Finance Statistics di Kab. Kaimana
Bidang PAPK dan Bidang PPA II melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kaimana sebagai lanjutan Program Regional Chief Economist (RCE) dan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) untuk meningkatkan sinergi, komunikasi, dan edukasi pengelolaan keuangan negara. Bertempat di Ruang Rapat BPKAD Kabupaten Kaimana, Bidang PAPK membawakan materi terkait Hasil Pemantauan atas LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kaimana dan Diseminasi Government Finance Statistics (GFS).
Penyusunan Government Finance Statistics atau juga bisa disebut Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) mendorong terbentuknya klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional.
- Rapat ALCo Regional Papua Barat dan Papua Barat Daya Tingkat Deputies dan Komite untuk Realisasi s.d. 31 Januari 2024.
Kegiatan ALCo Tingkat Deputies dan Komite dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan maupun perancangan kebijakan pelaksanaan anggaran yang lebih kontekstual. Rapat ini menghasilkan beberapa rekomendasi berupa policy responses dan salah satunya adalah Percepatan salur DAK Fisik dan Peningkatan PAD daerah.
- Monitoring dan Evaluasi atas Penyaluran Dana Transfer ke Daerah TA 2024 diKabupaten Kaimana
Bidang PPA II menyampaikan materi terkait Kebijakan Umum Transfer ke Daerah Tahun Anggaran (TA) 2024 serta Monitoring dan Evaluasi atas Penyaluran Dana Transfer ke Daerah TA 2023 dan TA 2024. Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi oleh Narasumber dengan Para Kepala Bidang di BPKAD Kabupaten Kaimana.
Dalam acara tersebut, Bapak Arsami selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kaimana menyambut baik dan berterima kasih atas kedatangan tim dari Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua Barat.
Harapannya kegiatan ini dapat memberikan informasi, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para pengelola keuangan daerah, meningkatkan kinerja dan akuntabilitas keuangan daerah, serta meningkatkan kerja sama antara Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana.
- Monitoring dan Evaluasi atas Penyaluran Dana Transfer ke Daerah TA 2024 di Kabupaten Sorong
Kanwil DJPb Papua Barat pada tanggal 19 Februari melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.
Bertempat di Ruang Rapat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, Bidang PAPK membawakan materi terkait Hasil Pemantauan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Selain itu, Bidang PPA II menyampaikan materi terkait Kebijakan Umum Transfer ke Daerah Tahun Anggaran (TA) 2024 serta Monitoring Penyaluran Dana Transfer ke Daerah TA 2023 dan TA 2024. Acara diakhiri dengan sesi diskusi dan foto bersama.
- Rapat Pembahasan Isu Rekrutmen Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua
Rapat pembahasan isu rekrutmen BPP dihadiri oleh anggota BPP serta anggota tim BPP pada Kanwil DJPb Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam rapat tersebut, terdapat pembahasan terkait pola rekrutmen anggota BPP yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu dekat.
Diharapkan setelah rekrutmen telah dilaksanakan, anggota yang terpilih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta mengawal dana yang masuk pada lingkup kerja Provinsi Papua maupun Papua Barat dapat digunakan sebaik mungkin dan bermanfaat bagi Masyarakat Papua.
RLS
