Koreri.com, Jayapura – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua melaunching Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 yang berlangsung di Hotel Aston Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Selasa (17/9/2024).
Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, mengatakan lima hari dari sekarang tepatnya tanggal 22 September akan ada penetapan calon bakal Pasangan calon menjadi pasangan calon.
“Besok mulai dari Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, pasangan calon bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota di seluruh Indonesia sebetulnya itu akan dilaksanakan pada tanggal 22 September besok,” kata Hardin Halidin dalam sambutannya.
Selanjutnya, kata Hardin, 8 hari dari sekarang akan ada kampanye hari pertama pelaksanaan kampanye 2024. Kemudian 70 hari dari sekarang 27 November 2024 akan melaksanakan pemungutan suara untuk Pilkada di tahun ini.
Dikatakannya pada tanggal 16 Desember 2022, Bawaslu Republik Indonesia sudah melaunching indeks kerawanan Pemilu.
Dijelaskan, Kabupaten Sarmi masih tinggi Indeks Kerawanan Pemilu dan harus awasi pada Pilkada 2024.
“Kalau Kabupaten Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya, Yapen dan Waropen daerah kerawanan sedang. Sementara Supiori dan Biak rendah,” kata Hardin.
Ada empat dimensi di dalamnya kemudian tahun 2023, Bawaslu juga meluncurkan apa yang disebut Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tematik, dimana didalamnya ada persoalan SARA dan juga persoalan Netralitas ASN TNI dan Polri.
Selain itu juga ada isu – isu terkait dengan integritas penyelenggara Pemilu.
Oleh karena itu membaca dua IKP sebelumnya di tahun 2022 dan 2023.
Pihaknya kemudian melakukan pendalaman pada tiga isu utama yakni, pencalonan kampanye dan pada saat pungut hitung.
“Bayangan kami tiga poin ini akan bisa menjadi persoalan yang akan dihadapi di seluruh Indonesia. Terutama di Papua,” ujarnya.
Diungkapkannya kepekaan kerawanan dibuat secara khusus.
Menurutnya saat ini yang paling penting adalah menjadi bagian dari mitigasi konflik yang dibuat oleh Bawaslu. Sekaligus di dalamnya adalah deteksi dini terhadap potensi-potensi persoalan yang kemudian masih berkembang menjadi isu-isu krusial di Papua.
Kedua hal ini menjadi basis data bagi Bawaslu dalam melaksanakan program pencegahan.
“Karena itu sekaligus yang ketiga bisa menjadi pergumulan kita semua, menjadi setiap kita harus mengambil bagian di dalam ini. Karena pencegahan itu tidak hanya memberikan atau menjadi tugas dari Bawaslu,” bebernya.
“Pencegahan itu juga ada di masing-masing diri kita dan kelompok kita. Dan menjadi penting hari ini kita melakukan launching sekaligus diseminasi sebelumnya apa yang namanya dipahami sebagai peta kerawanan dalam konteks pelaksanaan Pilkada di Papua. Mungkin tidak akan menggambarkan semuanya secara utuh. Karena itu justru pertemuan ini sesungguhnya sekaligus untuk menggenapi apa yang tercecer, yang tidak bisa kami potret secara utuh,” akunya.
Dalam launching ini juga dilakukan diskusi dengan menghadirkan tiga orang narasumber yakni Leonard imbiri dari Dewan Adat Papua, Latifah Anum Siregar seorang pengacara yang sekaligus menangani masalah Pilkada dan ketiga Mantan anggota Bawaslu Provinsi Papua 2 periode Anugerah Pata.
Sebelumnya Ketua Panitia Rakor Bawaslu, Maria Y. Ibo menjelaskan tujuan digelarnya pelaksanaan rapat koordinasi dengan stakeholder serta Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 di Provinsi Papua adalah melakukan mitigasi potensi kerawanan pemilihan serentak 2024.
Selanjutnya peserta mengetahui terkait dengan pemetaan kerawanan pemilihan 2024 di Provinsi Papua.
Peserta mampu memberikan saran dan masukan dalam penguatan dan pengembangan serta peningkatan pengawasan partisipatif bagi kelompok masyarakat dan peserta terdorong untuk berpartisipasi aktif menjadi bagian dalam pengawasan partisipatif.
TIM
