Koreri.com, Jayapura – Dua hari menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada 6 Agustus 2025, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat mengeluarkan imbauan keras kepada seluruh elemen terkait
Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin menegaskan bahwa kesuksesan PSU hanya bisa terwujud jika integritas dijaga dan semua pihak bersikap netral.
Imbauan ini ditujukan kepada pasangan calon, KPU, jajaran penyelenggara, ASN, TNI-Polri, media massa, hingga masyarakat luas.
Paslon Diminta Taat Aturan, Stop Kampanye dan Politik Uang
Hardin secara tegas mengingatkan pasangan calon untuk tidak melakukan aktivitas kampanye selama masa tenang, termasuk membersihkan seluruh alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang.
“Tidak boleh ada kampanye terselubung, tidak boleh ada politik uang. Media sosial resmi tim kampanye juga harus dihentikan sementara,” kata Hardin.
Ia menambahkan bahwa Bawaslu telah menemui pasangan calon nomor urut 1 dan 2 untuk meminta komitmen menjaga jalannya PSU dengan bersih dan damai.
“Kami tak ingin Papua mengulang kejadian seperti di Barito Utara. Integritas pemilu harus dijaga bersama,” tegasnya.
KPU Diminta Jamin Distribusi Logistik dan Transparansi
Kepada KPU Papua, Bawaslu meminta agar seluruh logistik PSU terdistribusi tepat waktu dan dalam kondisi baik. Sisa surat suara yang tidak terpakai juga harus segera dimusnahkan.
“Undangan memilih (formulir C Pemberitahuan) harus dibagikan kepada pemilih yang benar-benar berhak. Jangan sampai ada yang tertinggal,” ujar Hardin.
Selain itu, KPPS diminta untuk mengunggah hasil rekap ke aplikasi Sirekap serta menyerahkan salinan C Hasil kepada saksi, pengawas, dan masyarakat.
Netralitas ASN, TNI, dan Polri Jadi Harga Mati
Hardin juga mengingatkan agar ASN, TNI, dan Polri tidak menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon mana pun. Mereka diminta menjaga profesionalitas serta menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.
“Netralitas aparat adalah kunci kepercayaan publik. Jangan ada keterlibatan langsung atau tidak langsung dalam politik praktis,” katanya.
Peran Media dan Masyarakat Diharapkan Maksimal
Media massa diimbau untuk tidak menayangkan iklan kampanye selama masa tenang serta menjaga pemberitaan tetap berimbang.
Kami butuh peran media sebagai pengawas partisipatif. Tegakkan prinsip jurnalisme yang adil dan akurat,” ujarnya.
Kepada masyarakat, Bawaslu Papua menyerukan agar menolak politik uang, tidak mencoblos lebih dari satu kali, dan tidak menggunakan hak pilih orang lain.
“Yang boleh mencoblos hanya pemilih yang terdaftar dan telah memberikan suara pada 27 November lalu,” tegas Hardin.
Atribut Bawaslu Disalahgunakan, Dua Oknum Diciduk
Hardin juga mengungkap adanya dua oknum yang kedapatan menggunakan atribut Bawaslu untuk menyuarakan dukungan kepada salah satu paslon. Namun, ia memastikan keduanya bukan bagian dari lembaga pengawas pemilu.
“Mendukung calon itu hak pribadi, tapi menggunakan atribut Bawaslu untuk kampanye adalah pelanggaran serius,” pungkasnya.
EHO
