Koreri.com, Sorong – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Dr. Ribka Haluk melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Provinsi Papua Barat Daya (PBD).
Kunker tersebut dalam rangka memastikan progres sejumlah program seperti pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga kesiapan pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) setempat pada 27 November mendatang.
Selain itu, kehadiran mantan Pj Gubernur Papua Tengah ini untuk melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di SD Inpres 17 Kabupaten Sorong.
Dan menghadiri peringatan Hari Otonomi Khusus yang berlokasi di Universitas Pendidikan Muhamadiyah Aimas, Kabupaten Sorong.
Wamendagri Ribka Haluk mengakui secara spesifik diberikan tugas oleh Mendagri untuk mengecek langsung progres perkembangan daripada persiapan dan pembangunan kawasan ini pusat pemerintahan di 4 daerah otonomi baru (DOB).
“Kami sudah kunjungi di Papua Tengah, Papua Pegunungan dan hari ini Papua Barat Daya. Besok kami akan ke Merauke untuk memastikan progress satu tahapan pelaksanaan pembangunan khusus kantor Gubernur, MRP, kemudian DPR serta kantor-kantor instansi teknis lainnya,” ungkapnya saat meninjau lokasi pembangunan KIPP, di belakang Stadion Wombik Km16, Kota Sorong, Kamis (21/11/2024).
Wamendagri mengapresiasi Pj Gubernur Muhammad Musa’ad dan jajaran untuk progres yang cukup besar yang sementara berlangsung.
“Terima kasih, apresiasi untuk pak Gubernur dan jajaran yang mana secara pasti sudah menunjukkan progres dan tahapan untuk pembangunan pusat pemerintahan. Artinya komitmen ini sudah terlihat secara realistis bahwa sudah ada progres dan komitmen dari Pemerintah daerah karena pembangunan ini sesuai dengan Undang-undang,” ucapnya. 
Lanjut Ribka, pembangunan kantor Gubernur, DPR dan MRP ini sudah ada dalam Undang-undang Nomor 15 dimana sumber pembiayaannya jelas dari APBN.
“Tugas kami di daerah tetap menyiapkan semua dokumen dan salah satu dokumen yang terakhir nanti akan disiapkan bersama pak Gubernur yaitu penyerahan dokumen RC kepada Pemerintah pusat. Kami sudah datang dan sudah melihat progresnya,” lanjutnya.
Diakui Ribka Haluk, ini menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat namun juga menjadi tanggung jawab Pemda sendiri.
“Dan ini yang dikerjakan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sudah terlihat ada progresnya. Mudah-mudahan nanti kita di Kementerian/Lembaga akan mendorongnya. Sebab ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” sambungnya.
Dikatakan Ribka, dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan di pusat dan lagi terprogram bahwa persiapan untuk lelang ini kemungkinan termasuk Papua Barat Daya dan Papua Tengah karena dianggap sudah clear and clean dari sisi penyiapan lokasi, sudah bersertifikat dan secara hukum sudah aman.
“Ini dipastikan lelangnya nanti lelang mini artinya sudah mulai lelang setelah RC ditandatangani dan diserahkan dokumennya. Berarti mudah-mudahan dalam beberapa waktu sudah bisa terproses dan akan dikerjakan dalam bulan Januari untuk pusat-pusat pemerintahan seperti kantor gubernur DPR dan MPR,” tandasnya.
Terkait desain gambar dan masterplan seterusnya menjadi tanggung jawab daerah tapi disinkronisasi dengan inovasi dan kearifan daerah. 
“Mudah-mudahan ini segera final kita pastikan, RTRW semuanya. Kalau sudah final berarti on the track sudah masuk November ini bisa dipastikan pembangunan segera dimulai. Lelang akan segera dilaksanakan dan Januari sudah bisa dibangun. Itu beberapa hal yang kami sampaikan dalam kunjungan kami dan menjadi potret kami untuk disampaikan ke pak Menteri progres sejauh mana persiapan pusat pemerintahan ini,” pungkasnya.
Sementara Pj Gubernur PBD Mohammad Musa’ad mengakui pihaknya sejak 2023 lalu sudah mengeluarkan anggaran sedikit demi sedikit sembari menunggu APBN.
“Kita sudah mulai juga sampai tahun ini sudah Rp42 miliar. Jadi tiap tahun, apa yang bisa kita kerjakan sambil menunggu itu. Kalau menunggu APBN, kita khawatir nanti temuan DPR kita tidak kerja. Makanya kita laksanakan apa yang bisa kita kerjakan sepanjang tidak mengganggu yang inti,” ungkapnya.
Musa’ad juga berharap kegiatan-kegiatan ini nantinya memprioritaskan juga OAP.
“Ini juga akan dikerjakan oleh kontraktor OAP supaya bisa merasakan juga manfaat dari pembangunan yang ada di Provinsi Papua Barat Daya,” imbuhnya.
Musa’ad juga menambahkan soal rencana pembangunan perumahan rusun.
“Jadi ada dua dibangun di sini (Km16) dimana satu tower untuk ASN daerah dan satu lagi tower untuk ASN Balai-balai. Sedangkan satu tower lagi dibangun di kompleks Marinir. Tapi ini menjadi satu kesatuan,” pungkasnya.
Wamendagri Ribka Haluk terpantau juga berkesempatan meninjau lokasi pembangunan Rusun ASN yang berada di kawasan yang sama.
Turut mendampingi Pj Gubernur Mohammad Musa’ad, jajaran Forkopimda Provinsi, Pj Wali Kota Sorong Dr. Bernhard Rondonuwu, Pj Bupati Sorong Edison Siagian dan sejumlah pimpinan OPD setempat.
KENN
