Koreri.com, Jakarta – Saya menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2026.
Presiden Prabowo Subianto yang hadir langsung menyampaikan arah kebijakan fiskal dan pembangunan nasional, mulai dari penguatan pangan, energi, pendidikan, hingga infrastruktur yang berkeadilan.
Bagi saya, APBN bukan sekadar deretan angka dalam tabel, melainkan wajah kesejahteraan rakyat. Di balik setiap alokasi anggaran, ada harapan jutaan masyarakat—dari desa, pesisir, hingga pulau-pulau kecil di Maluku.
Aspirasi yang mereka sampaikan kepada saya di lapangan begitu nyata: air bersih, jalan yang layak, dermaga penghubung antar-pulau, hingga rumah ibadah yang bisa mereka gunakan dengan nyaman.
Di sinilah pentingnya kita menegaskan kembali: “Namanya juga pemerintahan, tentu rakyat juga punya ruang yang bebas untuk menyampaikan masukan dan kritikan kepada penguasa. Kritik bukanlah ancaman, melainkan sarana memperbaiki kebijakan yang tidak pro-rakyat. Karena kedaulatan sejati ada di tangan rakyat.”
Itulah sebabnya saya menekankan bahwa APBN 2026 harus hadir hingga ke tepian negeri. Bukan hanya berhenti di kota besar, tapi benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat di daerah terluar. Karena bagi Maluku, infrastruktur bukan sekadar bangunan fisik, melainkan jembatan menuju keadilan sosial—membuka akses pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan rasa aman dari bencana.
Di usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia, perjuangan kita adalah memastikan anggaran negara benar-benar menghadirkan kemerdekaan yang nyata: kesejahteraan untuk semua, tanpa terkecuali. Dari Senayan, saya membawa suara Maluku dan akan terus mengawal agar amanah rakyat ini tidak berhenti di meja perencanaan, tetapi hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari.
SAD
