Koreri.com, Manokwari – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat menggelar rapat paripurna istimewa masa persidangan ke-I tahun 2026 di Ballroom Aston Niu Manokwari, Senin (2/3/2026).
Rapat paripurna istimewa ini dipimpin langsung Ketua Dewan Orgenes Wonggor dengan dua agenda penting yaitu pembukaan masa persidangan ke-I tahun 2026 dan pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Wakil Ketua III DPRP Papua Barat sisa masa jabatan tahun 2024-2029.
Dalam pidatonya, Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor menegaskan pentingnya optimalisasi tiga fungsi Dewan dalam pelaksanaan Masa Sidang I Tahun 2026 agar lebih produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa sesuai tugas dan kewenangannya, legislatif memiliki tiga fungsi utama yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan secara maksimal demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Papua Barat.
“Manfaat ini harus dirasakan oleh masyarakat langsung,” tegas Wonggor.
Orang nomor satu di lembaga legislatif Papua Barat ini mengingatkan kekurangan yang terjadi pada 2025 tidak kembali terulang di 2026 ini.
Legislator muda berdarah Arfak ini mengungkapkan, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tahun sebelumnya menjadi penting agar kinerja kelembagaan DPRP semakin baik.
“Tahun 2026 DPRP Papua Barat harus lebih produktif dalam seluruh kegiatan kedewanan,” ujarnya.
Wonggor menekankan agar masa sidang tahun ini dijalankan secara produktif, disiplin, dan berorientasi pada hasil. Ia mengingatkan seluruh anggota Dewan untuk meningkatkan komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan.
Selain itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan baik eksekutif, legislatif maupun stakeholder lainnya untuk terus membangun kerja sama dan kolaborasi yang konstruktif.
Dengan sinergi yang kuat, diharapkan berbagai agenda strategis daerah dapat dibahas dan diputuskan secara tepat serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
Sementara itu Gubernur Dominggus Mandacan mengatakan, pihaknya memandang DPRP sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, sinergi dan komunikasi yang konstruktif serta komitmen bersama menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan baik dibidang pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada 2026 ini, eksekutif berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pembangunan berbasis Otonomi Khusus dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas serta pengelolaan keuangan daerah daerah yang efektif dan tepat sasaran.
“Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan DPRP Papua Barat dalam pembahasan berbagai agenda strategis daerah termasuk kebijakan anggaran dan peraturan daerah yang pro rakyat,” harapnya.
KENN
