Koreri.com, Piru – Menjelang dinamika politik menuju periode 2030 – 2035, nama Haji La Nyong mulai menjadi perbincangan sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki rekam jejak panjang dalam dunia politik dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Politisi PDI Perjuangan tersebut telah mengemban amanah sebagai anggota DPRD SBB selama dua periode sebelum melanjutkan pengabdiannya sebagai anggota Dewan Provinsi. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam memahami berbagai persoalan pembangunan, pemerintahan, serta kebutuhan masyarakat di daerah.
Salah satu tokoh pemuda SBB, Anwar, menilai Haji La Nyong merupakan sosok yang dikenal aktif turun langsung menyerap aspirasi masyarakat.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan lebih mengedepankan komunikasi dengan warga dan keterlibatan langsung di tengah masyarakat.
“Beliau sering hadir di tengah masyarakat untuk mendengar langsung aspirasi warga. Pendekatan seperti itu membangun kedekatan dan kepercayaan masyarakat,” ujar Anwar kepada media ini, Senin (3/8/2026).
Menurut Anwar, pengalaman panjang Haji La Nyong di lembaga legislatif menjadi bekal penting dalam memahami tata kelola pemerintahan serta proses pengambilan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia menambahkan, di tengah berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi SBB, masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang mampu membangun kolaborasi, memperkuat pelayanan publik, serta menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Sejumlah kalangan juga menilai visi pembangunan yang dikaitkan dengan Haji La Nyong menitikberatkan pada terwujudnya SBB yang maju, mandiri, dan sejahtera melalui penguatan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, rukun, dan harmonis.
Meski demikian, penentuan pemimpin kabupaten berjuluk Saka Mese Nusa untuk periode 2030–2035 sepenuhnya berada di tangan masyarakat melalui mekanisme demokrasi yang berlaku.
Masyarakat diharapkan dapat menilai setiap figur berdasarkan rekam jejak, kapasitas, gagasan, serta program yang ditawarkan untuk kemajuan Kabupaten Seram Bagian Barat.
JFL
