Koreri.com, Timika – Bupati Mimika Johannes Rettob mengungkapkan dampak konflik horizontal yang terjadi di wilayahnya terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat.
Menurutnya, konflik yang berkepanjangan tidak hanya menimbulkan kerugian sosial, tetapi juga menghambat pemerintah menjalankan program pembangunan.
Hal itu disampaikan Rettob dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI, Kamis (17/9/2026).
Bupati Rettob mengatakan konflik yang terjadi di Papua, termasuk Mimika, perlu dilihat secara menyeluruh.
Ia menilai persoalan tapal batas atau batas wilayah kerap muncul ke permukaan, namun bukan selalu menjadi akar utama konflik.
“Tapal batas menjadi alasan, tetapi sebenarnya persoalannya adalah hak dan kekayaan alam yang ada di dalamnya,” kata Rettob.
Ia menjelaskan, konflik yang berlangsung dalam jangka panjang dapat dipicu oleh berbagai persoalan yang kemudian berkembang dan saling berbalas.
Faktor ekonomi dan kesenjangan juga disebut turut memperbesar potensi konflik di tengah masyarakat.
Menurut Rettob, kondisi tersebut membuat pemerintah berada dalam posisi sulit.
Di satu sisi, pemerintah berkewajiban membangun dan memenuhi hak masyarakat melalui berbagai program.
Namun, situasi keamanan yang tidak kondusif dapat menghambat pelaksanaan pembangunan.
“Kita ingin membangun dengan berbagai program sampai ke kampung-kampung karena itu merupakan hak masyarakat Papua. Tetapi kita juga tidak bisa membangun secara maksimal karena terjadi situasi-situasi seperti ini,” ujarnya.
Bupati juga menyinggung upaya pemerintah menangani dampak konflik, termasuk memulangkan warga yang terdampak dan mengungsi akibat situasi keamanan.
Pemerintah, kata dia, terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara aman dan baik.
Ia berharap RDP bersama Pansus Papua DPD RI dapat menjadi bagian dari upaya mencari solusi terhadap persoalan konflik di Papua.
Bupati Rettob menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, hingga lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan.
“Semua pasti bisa diselesaikan dengan cara terbaik. Kita harus bersama-sama,” katanya.
EHO
