Koreri.com, Jayapura – Komisi IV DPR Papua memberikan apresiasi kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKP) Papua atas kesesuaian antara realisasi keuangan dan progres pekerjaan fisik di lapangan.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, setelah bersama anggota Komisi IV melakukan peninjauan langsung pembangunan ruas jalan Mosso–Woor, Jumat (14/8/2026).
Joni mengatakan, peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan laporan realisasi yang disampaikan Kepala Dinas PUPRPKP dalam rapat bersama Komisi IV DPR Papua benar-benar sesuai dengan kondisi pekerjaan di lapangan.
“Pak Kepala Dinas sudah melaporkan kepada kami mengenai realisasi fisik maupun realisasi keuangan. Karena itu, kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan apakah laporan tertulis yang disampaikan dalam rapat Komisi IV sinkron dengan kondisi pekerjaan di lapangan,” ujar Joni.
Menurutnya, pengecekan langsung menjadi penting agar persentase realisasi keuangan dan fisik yang dilaporkan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan.
“Laporan yang disampaikan di ruang Komisi IV harus sama dengan kondisi fisik di lapangan. Hari ini kami melihat langsung dan ternyata apa yang disampaikan Kepala Dinas PUPR dalam rapat sesuai dengan kondisi pekerjaan di lapangan,” katanya.
Dalam peninjauan tersebut, Komisi IV juga melihat progres pembangunan ruas jalan Mosso–Woor yang berada di wilayah Kota Jayapura.
Joni menyampaikan apresiasi kepada Kepala Dinas PUPRPKP Papua beserta jajaran, mulai dari kepala bidang, kasubag hingga seluruh staf yang terlibat dalam penyelesaian pekerjaan tersebut.
“Atas nama pimpinan Komisi IV, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Dinas PUPR bersama seluruh jajaran yang telah menuntaskan pekerjaan ini. Pekerjaan ini bahkan sudah selesai sebelum akhir tahun,” ungkapnya.
Ia berharap capaian tersebut dapat diikuti dengan penyelesaian berbagai pekerjaan infrastruktur lainnya yang sedang berjalan di Papua.
Komisi IV DPR Papua juga mendorong agar sisa waktu pelaksanaan anggaran sekitar lima bulan dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga seluruh program dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak menimbulkan sisa anggaran (Silpa).
“Kami berharap pekerjaan-pekerjaan lainnya juga dapat dituntaskan. Dengan sisa waktu lima bulan ini, semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik sehingga tidak ada Silpa,” pungkas Joni.
SAV
