Koreri.com, Sorong – Insiden penembakan terhadap tiga warga sipil di wilayah Kampung Ainot, sekitar pinggiran Sungai Kamundan, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya menuai kecaman keras.
Kecaman itu datang dari Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Shywa Wilayah Adat Maybrat dan Tambrauw.
Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Shywa Wilayah Adat Maybrat dan Tambrauw, Willem Assem mengecam keras tindakan penembakan yang disebut dilakukan aparat keamanan terhadap warga sipil di Kampung Ainot, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, tiga warga sipil asal Kampung Aifam, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat ini menjadi korban dalam insiden tersebut. Dua di antaranya disebut merupakan perempuan, sementara satu korban lainnya laki-laki.
Tokoh adat ini menegaskan, bahwa para korban bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata atau TPN-OPM, melainkan warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas masyarakat di wilayah mereka.
“Yang menjadi korban adalah keluarga dekat saya dan warga dari kampung saya sendiri. Mereka masyarakat biasa, bukan bagian dari TPN-OPM,” tegas Willem Assem dalam keterangan persnya kepada wartawan di Kota Sorong, Jumat (14/8/2026).
Legislator Papua Barat Daya ini mengatakan, ketiga korban mengalami luka tembak dan kondisinya sempat kritis. Karena itu, ia meminta Pemerintah dan aparat keamanan mengusut secara menyeluruh kronologi serta alasan penggunaan senjata terhadap warga.
Menurutnya, aparat negara seharusnya hadir memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat, bukan justru menimbulkan ketakutan.
Assem lantas mempertanyakan, apakah penembakan tiga warga sipil yang diduga dilakukan oleh oknum Satgas Petik Bintang ini adalah hadiah Kemerdekaan RI ke 81 Tahun ? 
“Kalau NKRI harga mati, perlakuan aparat terhadap warga negara tidak boleh seperti ini. Pendekatan, perlindungan, dan pengayoman terhadap masyarakat harus diutamakan,” semprot Willem Assem.
Minta Satgas Ditarik dari Maybrat
Atas insiden tersebut, tokoh adat ini secara khusus meminta kepada Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keberadaan aparat yang bertugas di Maybrat, termasuk satuan tugas yang berada di wilayah tersebut.
Ia bahkan mendesak agar aparat yang dinilai menimbulkan keresahan segera ditarik dari wilayah Maybrat.
“Saya minta Presiden Prabowo menarik aparat yang bertugas di Maybrat, terutama satgas. Kalau memang kehadiran mereka membuat masyarakat takut, segera tarik keluar dari bumi Maybrat,” desak Willem Assem.
Ia menilai, situasi keamanan di sejumlah wilayah Maybrat telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Warga, kata dia, menjadi khawatir menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk pergi ke kebun.
“Jangan sampai masyarakat pergi ke kebun selalu dicurigai. Masyarakat harus merasa aman di tanahnya sendiri,” cetusnya.
Minta Pemerintah Bentuk Forum Bersama
Willem Assem lantas meminta Bupati Maybrat tidak menangani persoalan tersebut seorang diri. Menurutnya, penyelesaian kasus ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah daerah hingga institusi keamanan dan lembaga representasi masyarakat Papua Barat Daya. 
Bupati Maybrat bersama Kapolda Papua Barat Daya, Pangdam XVIII/Kasuari, Gubernur Papua Barat Daya, DPR Papua Barat Daya, serta Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya duduk bersama untuk mengungkap fakta sebenarnya.
“Jangan diselesaikan sendiri. Semua harus duduk bersama, mencari tahu kesalahannya ada di mana dan siapa yang harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Tokoh muda asli Papua itu menegaskan, penyelesaian kasus tidak boleh berhenti pada permintaan maaf tanpa adanya pengungkapan fakta dan pertanggungjawaban.
“Kami menolak kalau persoalan seperti ini pada akhirnya hanya berujung pada permintaan maaf. Masyarakat adat kami membutuhkan kejelasan, keadilan, dan pertanggungjawaban,” tekannya.
Willem Assem berharap insiden tersebut menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk memperbaiki pendekatan keamanan di Maybrat, khususnya dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat sipil terhadap negara.
Dilaporkan para korban hingga berita ini dipublish, telah dievakuasi dari Maybrat dan sementara dalam perjalanan menuju ke RSUD Sele be Solu, Kota Sorong untuk ditangani secara intensif oleh para medis.
Sementara itu, hasil pantauan lapangan yang diterima Koreri.com, Jumat (14/8/2026) menyebutkan warga tak terima aksi penembakan yang diduga dilakukan oknum aparat daru TNI dan melakukan aksi pemalangan jalan di Kumurkek, Maybrat.
Pada bagian lain, sejumlah aparat TNI terpantau mendatangi Markas Kepolisian setempat. Namun hingga berita ini dipublish, belum diketahui apa yang menjadi maksud dan tujuan kedatangan tersebut.
KENN
