Koreri.com, Sorong– Insiden dugaan penembakan tiga warga sipil di Kampung Ainot, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya harus ditangani secara serius dari semua pihak sampai terungkap pelaku dan motif sebab akibatnya.
Hal ini tidak terlepas juga dari peran Kementrian Hak Azasi Manusia (HAM) Republik Indonesia dan Komnas HAM.
Anggota DPR Papua Barat Daya, Cartensz Malibela, mendesak Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) segera turun langsung ke Kabupaten Maybrat menyikapi peristiwa dugaan penembakan yang terjadi pada Kamis13 Agustus 2026.
Legislator Papua Barat Daya itu minta kedua lembaga tersebut hadir untuk memastikan persoalan yang terjadi di wilayah Kumurkek dapat ditangani secara serius, terlebih menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
Menurutnya, kehadiran Kementerian HAM dan Komnas HAM diperlukan untuk memberikan rasa aman dan ketenteraman bagi masyarakat yang berada di wilayah konflik.
“Kita minta Kementerian HAM dan Komnas HAM harus hadir di sana melalui tim ad hoc yang dibentuk oleh masing-masing untuk menyelesaikan persoalan hari ini,” tegas Cartensz di Sorong, Sabtu (15/8/2026).
Ia menilai situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut masih jauh dari kondisi damai yang diharapkan. Karena itu, pemerintah dan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam perlindungan HAM dinilai perlu mengambil langkah nyata.
Cartensz juga menyoroti adanya tiga warga yang menjadi korban penembakan dalam peristiwa tersebut. Ia menegaskan, persoalan itu tidak boleh dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas.
“Ini persoalan kemanusiaan. Ini persoalan HAM. Kita mau persoalan ini benar-benar dibuka dan diselesaikan,” ujarnya.
Secara khusus mendorong Kementerian HAM membentuk tim ad hoc yang fokus menangani persoalan di Maybrat. Menurutnya, pembentukan tim khusus akan membuat penanganan menjadi lebih terarah dan memiliki target penyelesaian yang jelas.
“Ketika dibentuk tim ad hoc untuk persoalan ini, maka fokusnya sudah jelas. Dengan tim ad hoc, masalah di sana bisa dikerjakan dengan progres tertentu dan dilaporkan kepada kita semua,” katanya.
Selain Kementerian HAM, Cartensz meminta Komnas HAM menjalankan fungsi dan kewenangannya secara maksimal dengan turun langsung ke lapangan.
Ia berharap kehadiran kedua lembaga tersebut dapat membantu mengungkap persoalan secara objektif sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat di wilayah konflik.
“Kita hari ini minta mereka harus hadir di sana, hadir melalui tim ad hoc. Hanya dengan tim ad hoc, masalah di sana bisa dikerjakan dengan progres tertentu,” pungkasnya.
RED
