Koreri.com, Timika – Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mempercepat pengembangan UMKM di daerah.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Usaha Rintisan dan Ekonomi Digital Kementerian UMKM RI Dr. Yulius saat diwawancarai awak media di Resto Budi Utomo, Senin (5/10/2026).
Yulius menjelaskan, kunjungannya ke Mimika salah satunya untuk menyosialisasikan berbagai program pemerintah pusat sekaligus menyerap aspirasi terkait kebutuhan dan persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di daerah.
Menurutnya, program pemerintah pusat perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan kita bikin program sendiri, lalu daerah-daerah tidak cocok. Kalau tidak cocok kan sayang. Karena pada prinsipnya apa yang kita kerjakan itu adalah untuk daerah. UMKM atau koperasi itu banyak di daerah,” ujarnya.
Ia mengatakan, Kementerian UMKM akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi pelaku UMKM di Mimika.
Dengan begitu, program pemerintah pusat dapat dikolaborasikan dengan program pemerintah daerah.
Terkait rencana pelaksanaan festival UMKM di Mimika, Yulius menilai kegiatan tersebut merupakan langkah positif untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan produk-produk UMKM lokal.
Namun, ia mengingatkan agar festival tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, yang lebih penting adalah adanya tindak lanjut agar jumlah dan kualitas UMKM di Mimika terus meningkat.
“Saya pikir bagus, festival ini bagus. Tapi itu bukan ujungnya. Ujungnya adalah bagaimana UMKM bertambah banyak, bertambah kualitasnya. Kalau festival ini untuk pengenalan, maka tidak berhenti di festival. Harus dilihat apa yang akan dilakukan dan apa yang kita dapat dari festival ini,” katanya.
Yulius menambahkan, pemerintah pusat memiliki berbagai program yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital dan perluasan akses pembiayaan.
Selain itu, ia mendorong agar keberadaan perusahaan besar di Mimika dapat dimanfaatkan untuk memperkuat UMKM lokal melalui pola kemitraan.
“Kita mendorong supaya Freeport memperhatikan masyarakat di sini dan saling bekerja sama. Saya pikir mereka sudah ada kegiatan. Kadang-kadang teman-teman di daerah tidak bisa memanfaatkan keberadaan perusahaan tersebut. Padahal asetnya besar dan banyak. Kalau kita manfaatkan, tentunya harapannya UMKM bisa maju dan berkembang,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Mimika Samuel Yogi mengatakan Pemkab Mimika berkomitmen membangun sinergi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam pengembangan UMKM.
Ia menegaskan, kemitraan dengan PT Freeport Indonesia juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Mimika.
“Ini penting. Bagaimana dana sosial dan kemitraan itu betul-betul sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah. Apalagi tadi Pak Staf Ahli juga menyampaikan soal kemitraan, bagaimana PT Freeport sudah harus bermitra dengan masyarakat,” kata Samuel.
Masih menurutnya, berdasarkan data melalui sistem ODS, terdapat sekitar 17.000 UMKM di Kabupaten Mimika.
Namun, UMKM yang masih aktif dalam pembinaan pemerintah daerah tercatat lebih dari 3.000 pelaku usaha.
Ia menegaskan seluruh masyarakat yang menjalankan usaha di Mimika harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa membedakan latar belakang.
“Entah orang asli Papua, non-Papua yang tinggal di Mimika ini semuanya adalah bagian dari masyarakat Mimika. Bagaimana masyarakat yang ada di Mimika ini bisa menyentuh dan membantu para pengusaha,” ujarnya.
Samuel juga mengungkapkan rencana pembangunan pusat sentra yang akan menjadi wadah pengembangan BLK, koperasi dan UMKM di Mimika.
Peletakan batu pertama pembangunan tersebut direncanakan melibatkan pemerintah daerah, kementerian, PT Freeport Indonesia serta Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro (YPMAK).
Menurutnya, momentum 30 tahun perjalanan program pemberdayaan masyarakat juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kelembagaan UMKM di Mimika.
Pemkab Mimika, lanjut Samuel, saat ini terus mendorong digitalisasi UMKM melalui program UMKM Go Digital.
Sejumlah pelaku UMKM di Mimika disebut telah memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produk mereka. Bahkan, terdapat pelaku usaha yang mampu mencatat omzet hingga sekitar Rp45 juta melalui toko digital yang dimilikinya.
“UMKM Go Digital ini kita punya toko masing-masing. Salah satunya omzetnya sudah sampai Rp45 jutaan. Jadi UMKM digitalnya masih jalan. ODS koperasi juga sudah jalan, ODS UMKM juga sudah jalan,” katanya.
Samuel menambahkan, ke depan pemerintah daerah ingin memastikan pengembangan UMKM tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia berharap Pemkab Mimika, PT Freeport Indonesia dan YPMAK dapat berada dalam satu koordinasi sehingga berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha lokal.
“Sekarang ini waktunya PT Freeport, Pemkab Mimika dan YPMAK berjalan bersama. Komitmen kita jalan, pengembangan kita jalan. PT Freeport maupun YPMAK semuanya harus melalui satu pintu. Tidak ada PT Freeport jalan sendiri, tidak ada YPMAK jalan sendiri,” tegasnya.
NUEL
