Koreri.com, Sorong– Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI resmi meluncurkan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Papua bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amelia Adininggar Widyasanti, Anggota komisi V DPR RI Dapil Papua Barat Daya Faujia Helga Br Tampubolon dan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu di Kompleks Perumahan Kumuh, Kelurahan Malawei, Kota Sorong, Senin (27/4/2026).
Peluncuran ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) serta meningkatkan kualitas hunian masyarakat di wilayah Papua.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Program BSPS ini adalah bukti nyata kehadiran negara, terutama di Papua. Kita ingin masyarakat memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman sebagai fondasi kehidupan yang lebih baik,” ujar Menteri Ara.
Ia juga menegaskan percepatan pelaksanaan program di lapangan.
“Program BSPS ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei 2026. Kita ingin bergerak cepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara juga menyoroti pentingnya kehadiran negara hingga ke wilayah pelosok Papua.
“Selama puluhan tahun, seperti negara tidak pernah hadir secara nyata di beberapa wilayah Papua. Sekarang kita akan hadir, turun langsung, dan mengurus kebutuhan dasar masyarakat, termasuk rumah hingga ke pelosok,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, pemerintah meningkatkan alokasi program BSPS secara signifikan di wilayah Papua.
“Kita tingkatkan kuota BSPS di seluruh Papua menjadi minimal sekitar 21.000 unit yang tersebar di 6 provinsi dan 42 kabupaten/kota. Artinya setiap kabupaten/kota mendapatkan minimal 500 unit,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan program BSPS tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat.
“Melalui skema swadaya, masyarakat terlibat langsung dalam proses pembangunan rumahnya. Ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi atas langkah Kementerian PKP dalam menghadirkan program perumahan di Papua.
“Kami memberikan apresiasi kepada Menteri PKP yang sudah hadir dan turun langsung ke Papua. Selama ini belum pernah ada program perumahan yang dilakukan secara masif seperti ini di Papua,” ujarnya.
Ia juga menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program.
“Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan program ini berjalan lancar, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga dukungan kebijakan di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penuh pelaksanaan program BSPS.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memastikan program BSPS ini dapat berjalan optimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Peluncuran program BSPS se-Papua ini diharapkan menjadi momentum percepatan penanganan RTLH di wilayah timur Indonesia yang masih memiliki kebutuhan hunian layak cukup tinggi.
Kementerian PKP memastikan pelaksanaan program dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dengan dukungan pendampingan teknis di lapangan.
Melalui peluncuran ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerataan pembangunan perumahan hingga ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, agar seluruh masyarakat dapat menikmati hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan.
KENN
