Koreri.com, Biak – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP) Yanni mengusulkan pembentukan Program “Papua Aman dari Warisan Perang” yang mencakup pemetaan kawasan bekas pertempuran, pembersihan sisa amunisi Perang Dunia II, serta penguatan edukasi dan sistem pelaporan masyarakat.
Gagasan itu disampaikan saat meninjau lokasi ledakan bom di Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Rabu (1/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Yanni di temani 2 ketua DPC masing-masing Gerindra Kabupaten Biak Alvin Maniagasi dan Ketua DPC Gerindra Kota Jayapura dan Anggota DPR Papua Komisi 2 Yohanes Wakum menemui keluarga korban untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus menyerahkan bantuan.
Ia melihat langsung kondisi permukiman yang terdampak ledakan dan menerima penjelasan dari pemerintah daerah dan aparat mengenai proses penyisiran yang masih dilakukan di sekitar lokasi.
Menurut Yanni, ledakan yang menewaskan sedikitnya enam warga itu menunjukkan bahwa sisa-sisa Perang Dunia II masih menjadi persoalan keselamatan masyarakat di Papua.
“Perang Dunia II telah berakhir lebih dari delapan dekade lalu. Di Biak, sisa-sisa perang masih ditemukan di daratan, pesisir, hingga kawasan permukiman. Kondisi ini memerlukan penanganan yang lebih sistematis agar tidak kembali menimbulkan korban,” kata dia.
Yanni menjelaskan, Biak memiliki posisi penting dalam sejarah Perang Pasifik. Pada 1944, pulau tersebut menjadi salah satu medan pertempuran terbesar antara pasukan Sekutu dan Jepang. Ribuan granat, mortir, bom, dan berbagai jenis amunisi digunakan selama operasi militer berlangsung. Sebagian di antaranya tidak pernah dievakuasi setelah perang berakhir.

Yanni mengatakan, penanganan sisa amunisi perang perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan Papua. Menurut dia, pemerintah perlu memiliki basis data kawasan bekas pertempuran sebagai dasar penyisiran dan pemusnahan bahan peledak yang masih tersebar di berbagai lokasi.
Program Papua Aman dari Warisan Perang, lanjut Yanni, perlu dirancang sebagai upaya terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta lembaga terkait.
Program tersebut mencakup pemetaan kawasan bekas pertempuran berbasis arsip sejarah dan data geospasial, penyisiran serta pemusnahan unexploded ordnance (UXO) oleh satuan penjinak bom, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya amunisi perang, serta mekanisme pelaporan cepat terhadap setiap temuan benda yang diduga merupakan bahan peledak.
Menurut Yanni, edukasi menjadi penting karena masih ada anggapan bahwa granat atau mortir yang telah berusia puluhan tahun sudah tidak berbahaya. Faktanya, korosi dapat membuat kondisi bahan peledak semakin sulit diprediksi.
“Setiap benda yang diduga merupakan amunisi perang tidak boleh dipindahkan ataupun dibongkar, apalagi dijadikan koleksi. Masyarakat cukup mengamankan lokasi dan segera melaporkannya kepada aparat yang memiliki kompetensi,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua itu.

Menurut dia, pembangunan Papua harus memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur terus berjalan. Keselamatan masyarakat juga harus mendapat perhatian yang sama. Itulah dimensi manusia dalam pembangunan,” dan akan menyampaikan kepada instansi terkait untuk dapat di prioritaskan terlebih rumah tinggal bagi korban ledakan katanya.
Menutup kunjungannya, Yanni berharap tragedi di Biak menjadi pelajaran penting bagi semua pihak dalam menangani peninggalan Perang Dunia II.
Dikatakannya, peristiwa ini harus menjadi pelajaran bersama. Langkah pencegahan akan jauh lebih berarti daripada menunggu korban berikutnya.
“Sejarah perlu dirawat sebagai pengetahuan. Sisa-sisa perang yang masih mengancam keselamatan masyarakat harus dituntaskan,” demikian Yanni.
RLS























