Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika masih menghadapi tantangan dalam percepatan realisasi anggaran tahun 2026.
Pasalnya, hingga 2 Oktober 2026, realisasi keuangan daerah baru mencapai 46,62 persen, sementara realisasi fisik secara keseluruhan berada di angka 51,24 persen.
Hal tersebut disampaikan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau, saat memimpin apel di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (5/10/2026).
Dikatakan, capaian tersebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengingat waktu pelaksanaan anggaran tahun 2026 semakin terbatas.
“Realisasi anggaran kita sampai dengan tanggal 2 Oktober sebesar 46,62 persen. Sedangkan realisasi fisik secara keseluruhan sebesar 51,24 persen,” ujar Pj Sekda.
Sementara itu, untuk anggaran Otonomi Khusus (Otsus), realisasi keuangan telah mencapai 73,69 persen, sedangkan realisasi fisiknya berada pada angka 80,52 persen.
Menurut Pj Sekda, capaian tersebut harus terus ditingkatkan. Ia meminta seluruh pimpinan OPD segera mengevaluasi program dan kegiatan yang belum berjalan maupun yang realisasinya masih rendah.
“Kepada rekan-rekan pimpinan OPD, agar ini menjadi perhatian. Kalau boleh, bulan depan kita sudah harus berada pada posisi 50 atau 60 persen,” tegasnya.
Pj Sekda menambahkan, pemerintah daerah juga akan memasuki pelaksanaan anggaran perubahan sehingga setiap OPD perlu memastikan program yang telah direncanakan dapat berjalan dan memberikan dampak kepada masyarakat.
“Kita berharap supaya ini menjadi perhatian kita. Apa yang belum jalan, pekerjaan-pekerjaan yang belum jalan, diminta supaya ada peningkatan realisasi keuangannya,” katanya.
Pj Sekda menegaskan, percepatan realisasi anggaran tersebut juga menjadi perhatian Bupati dan Wakil Bupati Mimika.
Karena itu, seluruh OPD diminta memaksimalkan program yang tersedia dengan waktu efektif pelaksanaan anggaran yang tinggal sekitar dua bulan.
“Kita diharapkan untuk memaksimalkan program-program yang ada dengan melihat sisa waktu yang kurang lebih dua bulan lagi. Apalagi waktu efektif kerja kita,” ujarnya.
Pj Sekda meminta seluruh jajaran melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab agar tidak terjadi penumpukan anggaran pada akhir tahun.
“Jangan sampai kita meninggalkan silva yang besar lagi,” tegasnya.
Menurut Pj Sekda, secara prinsip Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bukan sesuatu yang selalu buruk bagi pemerintah.
Namun, dari perspektif masyarakat, SiLPA yang besar dapat dipandang sebagai indikasi rendahnya penyerapan atau program yang belum terealisasi.
“SiLPA sesungguhnya tidak masalah, sebetulnya itu baik. Tetapi dari masyarakat melihat itu hal yang tidak baik, tidak baik dalam hal penyerapan anggaran, tidak terealisasi. Ini yang supaya kita perhatikan,” pungkasnya.
NUEL
