Koreri.com, Ambon – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui penguatan ekosistem keuangan inklusif di Kabupaten Buru dan Buru Selatan (Bursel) beberapa waktu lalu.
Langkah tersebut menyasar masyarakat nelayan melalui Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang disinergikan dengan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Waelihang, Kabupaten Buru, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bursel.
Kepala OJK Maluku Haramain Billady, melalui rilisnya, Rabu (7/10/2026) menyebutkan pengembangan EKI merupakan bagian dari program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Buru yang kemudian disinergikan dengan KNMP.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem keuangan yang lebih kuat di tingkat desa, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan akses permodalan, tabungan, investasi hingga perlindungan sosial.
“Rangkaian kegiatan Launching Program Ekosistem Keuangan Inklusif pada hari ini diharapkan dapat menjadi pemantik dalam meningkatkan akses dan inklusi keuangan masyarakat desa, terutama Desa Waelihang,” ujar Haramain.
Ia berharap kemudahan akses terhadap produk dan layanan lembaga jasa keuangan formal dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Program EKI di Desa Waelihang tidak sekadar bersifat seremonial. OJK bersama pemerintah daerah, perangkat desa, lembaga jasa keuangan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buru serta pemangku kepentingan lainnya menghadirkan sejumlah kegiatan, mulai dari sosialisasi produk keuangan, business matching.
Aksi Inklusi Keuangan hingga Bimbingan Teknis Nelayan.
Dalam Aksi Inklusi Keuangan, masyarakat mendapatkan akses terhadap berbagai produk jasa keuangan. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyalurkan produk Mekaar Madani.
Di sektor tabungan, dilakukan pembukaan rekening TabunganKU dan Simpanan Pelajar (SimPel) melalui PT BPD Maluku dan Maluku Utara, serta pembukaan rekening SimPel melalui PT BPR Modern Express.
Sementara itu, PT Pegadaian membuka akses Tabungan Emas, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Rangkaian program tersebut memperlihatkan bahwa inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan usaha, tetapi juga mencakup budaya menabung, investasi serta perlindungan sosial bagi masyarakat.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Buru, M.Z. Effendy Rada, menyambut positif sinergi yang dibangun OJK bersama pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan.
Pemkab Buru, kata dia, berkomitmen memperluas akses dan inklusi keuangan hingga ke desa-desa dan kawasan pesisir.
Ia mengajak masyarakat Desa Waelihang memanfaatkan berbagai program tersebut secara optimal, terutama untuk memperoleh akses permodalan dan layanan keuangan yang dapat menunjang perkembangan usaha masyarakat.
Penguatan akses pembiayaan juga dilakukan melalui Business Matching bagi pelaku usaha minyak atsiri yang digelar di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru.
Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga jasa keuangan sekaligus memberikan pembekalan mengenai edukasi dan pengelolaan keuangan. OJK berharap tercipta kemitraan strategis dan berkelanjutan antara pelaku usaha, pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan.
Penguatan akses keuangan kemudian dilanjutkan di Bursel melalui kegiatan Business Matching bagi pelaku UMKM yang berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM setempat.
Program tersebut merupakan bagian dari kerja TPAKD Bursel dengan sejumlah tujuan, antara lain mempertemukan pelaku usaha dengan Pemda dan lembaga jasa keuangan, meningkatkan kapasitas usaha serta memperkuat pemahaman pelaku UMKM dalam mengelola keuangan.
Haramain menegaskan, perluasan inklusi keuangan harus dibarengi dengan peningkatan literasi masyarakat.
“Masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga perlu terliterasi dengan baik untuk bertransaksi secara aman dan bijak serta terhindar dari berbagai modus kejahatan transaksi digital,” katanya.
Dengan karakteristik wilayah Bursel yang tersebar hingga daerah terpencil, penguatan akses keuangan diarahkan untuk mendukung sektor-sektor utama perekonomian daerah, terutama pertanian, kehutanan dan perikanan, termasuk komoditas kelapa, cengkeh dan kakao.
OJK Maluku mendorong agar inklusi keuangan tidak berhenti pada kepemilikan produk dan layanan jasa keuangan. Lebih jauh, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkannya secara aman, tepat dan produktif.
Dari Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Waelihang hingga pelaku UMKM di Bursel, OJK Maluku terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dunia usaha dan masyarakat untuk membangun ekosistem keuangan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan membuka akses pembiayaan yang lebih luas, memperkuat kapasitas usaha dan pada akhirnya mendorong kemandirian serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan Maluku.
RLS
