Kapolda PBD Soroti Benturan Hukum Adat-Hukum Positif, Pemalangan PSN Jadi Perhatian

Kapolda PBD Brigjen Pol Hengki Haryadi
Kapolda PBD Brigjen Pol. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H / Foto: KENN

Koreri.com, Sorong – Benturan antara hukum adat dan hukum positif masih menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan di Papua Barat Daya (PBD).

Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah pemalangan fasilitas maupun proyek pembangunan oleh masyarakat adat yang disertai tuntutan denda adat.

Kapolda Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., menilai perbedaan antara praktik hukum di lapangan dan aturan formal negara perlu dijembatani melalui dialog, pemahaman bersama, serta pendekatan yang menghormati kearifan lokal.

Ia mengungkapkan, kepolisian kerap menghadapi situasi dilematis ketika pemalangan dilakukan atas dasar tuntutan adat, tetapi pada saat yang sama menghambat kepentingan publik maupun proyek strategis nasional (PSN).

“Di satu sisi, ini merupakan bagian dari denda adat. Namun, di sisi lain, ada ketentuan hukum pidana yang harus diperhatikan,” ucap Kapolda PBD saat menghadiri kegiatan diseminasi Peraturan Menteri ATR/ BPN nomor 14 tahun 2024 di Swissbell-hotel Sorong, Rabu (18/11/2026).

Jenderal polisi Bintang satu ini menjelaskan, pemalangan jalan umum yang mengganggu lalu lintas maupun aktivitas pembangunan dapat menimbulkan persoalan hukum.

Bahkan, kepolisian kerap mendapat kritik karena dianggap tidak tegas ketika menghadapi aksi pemalangan, terutama terhadap proyek yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Namun, penegakan hukum di PBD, kata Hengki, tidak dapat dilepaskan dari kuatnya nilai-nilai adat yang hidup di tengah masyarakat.

Karena itu, penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan yang tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya.

“Ini yang sering kami hadapi di lapangan. Ada hukum adat, tetapi di sisi lain ada hukum pidana. Persoalan ini harus kita pahami bersama agar tidak terus menimbulkan konflik,” imbuhnya.

Hengki mengungkapkan, Polda PBD berencana mendorong forum diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan Pemerintah daerah, ATR/BPN, lembaga adat, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyamakan pemahaman mengenai hak ulayat, mekanisme penyelesaian persoalan tanah, serta batas-batas kewenangan dalam menghadapi konflik yang berpotensi menghambat pembangunan.

Ia juga menyoroti belum terbentuknya mekanisme peradilan adat sebagaimana diamanatkan dalam sejumlah regulasi, meskipun pengakuan terhadap hukum adat telah diatur dalam perundang-undangan. Kondisi ini, menurutnya, menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama.

Dalam konteks itu, Hengki Haryadi menyambut penerapan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Regulasi tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat adat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Pengadministrasian serta pendaftaran tanah ulayat diharapkan mampu meminimalkan konflik, mencegah tumpang tindih klaim, memperjelas batas wilayah adat, serta menyediakan basis data yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan.

Hengki menegaskan, penyelesaian persoalan tanah ulayat membutuhkan sinergi seluruh pihak dengan mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, dan berbasis kearifan lokal.

Menurutnya, kebijakan pertanahan yang ideal harus mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat adat, kepastian hukum bagi seluruh pihak, serta stabilitas keamanan sebagai fondasi pembangunan dan kesejahteraan.

“Tanah ulayat tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan modal sosial untuk mendorong pembangunan Papua Barat Daya yang bermartabat, inklusif, dan berkeadilan,” tuturnya.

KENN