Koreri.com, Jayapura (23/5) – Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Musa Isir resmi dilantik sebagai Penjabat Bupati Paniai.
Pelantikan yang digelar di aula kantor Bupati setempat, Rabu (23/5/2018), berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri RI pasca berakhirnya masa tugas Plt. Bupati Paniai Yohanes Youw tepat 23 Mei 2018.
Youw ditunjuk pasca berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Paniai pada 16 April 2018.
“Mungkin mereka dapat informasi keliru atau bukan sesungguhnya. Sebab yang saya sampaikan ini adalah kebenaran,” kata Penjabat Gubernur Papua, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo yang dikonfirmasi seusai pelantikan.
Ditegaskannya, pelantikan Penjabat Bupati Paniai sudah sesuai amanat UU. Olehnya itu, Isir diminta segera melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang hingga saat ini masih belum menerima pelantikan tersebut.
“Intinya, pelantikan ini sesuai aturan UU. Kami sebagai pejabat pemerintah tidak mungkin melakukan pelanggaran atau kebijakan yang bertentangan dengan UU. Sebab ini negara hukum dan kita harus ikuti aturan yang berlaku,” tegas Soedarmo.
Isir juga diminta untuk segera memulihkan pelayanan pemerintahan di Paniai, termasuk menyangkut pembayaran hak pegawai yang mungkin belum dibayarkan.
“Saya harap setelah dilantik secepatnya pulihkan dan bayarkan hak mereka, tolong juga kepada OPD terkait yang membidangi keuangan untuk segera mendukung pembayaran hak pegawai tersebut,” sambung Soedarmo.
Selain itu, memelihara ketenteraman, ketertiban serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan mitra TNI/Polri, kejaksaan, pengadilan maupun pejabat vertikal terkait termasuk dengan seluruh pimpinan Kepala OPD di Paniai.
“Saya berharap seluruh pimpinan OPD di Paniai, bisa memberi dukungan sepenuhnya kepada Penjabat Bupati Musa isir untuk menjalankan pemerintahan di kabupaten Paniai,” pesan Seodarmo.
Isir juga diminta dapat memfasilitasi pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Bupati di wilayah Enarotali serta menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018.
“Saya tekankan betul tentang netralitas, karena saya tidak mau dengar jika Penjabat Bupati Paniai memihak salah satu paslon. Sebab wajib hukumnya bagi pimpinan daerah dan seluruh unsur menunjukkan netralitas sesuai aturan perindang-undangan,” tukasnya.
VDM
