Koreri.com, Kenyam – Wakil Bupati Nduga, Wentius Namiangge menegaskan akan melakukan suaka politik ke negara lain jika Pemerintah Pusat tidak menarik kembali pasukan non organik (Satgas).
Selain itu, belum adanya kejelasan penanganan pengungsi masyarakat Nduga yang terus memakan korban.
“Saya tunggu 12 bulan kalau Pemerintah pusat tidak mau mendengar lagi untuk menarik anggota TNI Polri, saya akan melakukan suaka politik keluar. Jadi, tolong angota DPRD ini, karena saya sudah ketemu semua petinggi tapi tidak bisa,” ancamnya kepada wartawan di Kenyam, Senin (24/2/2020).
Menurut Wabup, dirinya sudah bertemu petinggi TNI / Polri maupun Menko Polhukam dalam rangka melakukan koordinasi, namun menurutnya belum ada keseriusan dari Pemerintah dalam menyelesaikan masalah di Kabupaten Nduga.
“Saya sudah ketemu dengan petinggi di negara ini melalui Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih bahkan Menkopolhukam. Saya sudah masuk ke kantornya dan kami dua berkelahi (saling berbicara, red) di situ untuk minta segera anggota non organik TNI harus ditarik. Karena kami di Nduga suku yang kecil dan terus semakin habis ini domba-domba saya, jadi saya bicara,” sesalnya.
Wabup mengaku kecewa karena sebagai bawahan dari Presiden untuk wilayah kabupaten Nduga, mengapa dirinya tidak didengarkan dan selalu diabaikan terkait apa yang disampaikan dirinya tentang masalah pengungsi dan keamanan di wilayahnya.
“Kami ini perwakilan Presiden di daerah tapi apa yang kami bicara selalu saya tidak pernah didengarkan,” tegasnya.
Dikatakan pula, pembangunan di Kabupaten Nduga terhambat karena TNI / Polri dan TPN-PB sama – sama memiliki senjata sehingga masyarakat dan pembangunan jadi korban.
“Kami di Nduga ini suku kecil tapi terus berupaya untuk maju dengan daerah lain di Papua, namun TNI Polri dan TPN OPM sama – sama punya senjata. Akibatnya, kami rakyat biasa dan pembangunan menjadi korban. Dari pada kami ditinggal terus sampai habis, mendingan keluar saja (suaka, red),” ancamnya.
Di tempat yang sama, Bupati Nduga Yairus Gwijangge mengungkapkan bahwa seharusnya dengan hadirnya Polres baru dan rencana dibangunnya Kodim di wilayah itu, Pemerintah pusat dapat memberikan kepercayaan kepada anggota organik yang ada bersama masyarakat dalam menangani persoalan juga.
Dengan begitu, pasukan non-organik dapat ditarik agar masyarakat dapat merasa nyaman.
” Kami masyarakat harapkan kalau sudah bangun Polres dan juga Kodim, ke depannya angota tentara organik itu di tarik saja, dan berikan kepercayaan kepada Pemerintah daerah bersama Polres dan juga Dandim untuk menyelesaikan masalah ini, bukan dengan pasukan yang banyak,” harapnya.
Senada juga disampaikan Ketua DPRD sementara, Ikabus Gwijangge, SE meminta agar Pempus lebih mempercayakan penyelesaian masalah ini kepada ada Pemda bersama tokoh masyarakat dan juga anggota organik melalui Polres dan Kodim Nduga.
“Kami ini dipilih oleh masyarakat yang juga mengikuti acara bakar batu itu, sebagian besar adalah warga pengungsi, selalu saja ada kematian. Belum lagi mereka yang mengungsi ke Kabupaten Timika, Jayawijaya, Lanny Jaya termasuk yang mengungsi di hutan. Ini menjadi tanggung jawab siapa?” tanyanya.
Pihaknya berharap ada bantuan dari Pemerintah provinsi dan juga Pempus.
“Kalau bisa berikan waktu beberapa bulan ini atau satu tahun, Pemerintah daerah bersama masyarakat menyelesaikan persoalan ini. Kalau tidak selesai baru bisa dikirim pasukan,” pungkasnya.
VER