Tim Sukses dan Masyarakat Desak PPP PAW Jhon Mandibo

Koreri.com, Biak – Tim sukses dan masyarakat Biak Utara mendesak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) agar melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Jhon Nehemia Mandibo dari anggota DPRD setempat periode 2019 – 2024.

Desakan ini disebabkan masalah pribadi Jhon Mandibo dan Linus Karma yang belum terselesaikan.

Aksi demo pun digelar tim sukses dan masyarakat dapil V Biak Utara (Andey, Yawosi, Warsa dan Bondifuar) dengan mendatangi kantor PPP,  Jumat (10/7).

Dalam aksi demo damai ini masyarakat dan tim pemenangan PPP mengajukan 4 poin tuntutan yang diserahkan kepada Ketua DPC PPP setempat, Ir. Akmal. Bachri.

Pertama, tim kerja/tim sukses dan konstituen dapil V meminta, menuntut pertanggungjawaban penuh kepada partai politik atas hak, kerja keras dan kerugian.

“Harga diri kami yang dipertaruhkan untuk kemenangan Partai Persatuan Pembangunan pada Pileg 2019 di dapil V (Biak Utara, Andey, Yawosi, Warsa, Bondifuar),” kata Linus Karma.

Tuntutan kedua, meminta, menuntut denda kepada PPP atas seluruh sikap, tindakan, perilaku yang sangat tidak manusiawi (hilangnya akhlak, moral, etika) dari salah satu kader partai  Jhon Nehemia Mandibo yang telah menjatuhkan derajat (harga diri) masyarakat.

Ketiga, meminta, menuntut pertanggungjawaban  penuh atas semua masalah yang telah dibuat oleh salah satu kader partai PPP  Jhon Nehemia Mandibo yang telah merusak citra partai (kredibilitas dan elektabilitas).

Keempat, masyarakat konstituen menyatakan sudah tidak percaya kepada anggota DPRD Biak, Jhon Nehemia Mandibo.

“Karena terlalu banyak janji dan utang yang tidak ditepati dan diselesaikan sehingga kami meminta, menuntut PPP dapat memberikan sanksi, yakni Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Jhon Mandibo,” desaknya.

Ditegaskan pula, apabila tuntutan tidak dijalankan atau tidak dijawab maka pihaknya akan memboikot PPP pada pemilihan-pemilihan berikutnya di Dapil V.

Ketua DPC PPP Kabupaten Biak Numfor, Ir. Akmal. Bachri, mengatakan terkait hal ini, diakuinya sudah disampaikan secara lisan maupun tertulis.

Dijelaskan, hal tersebut terkait dengan kerjasama dalam hal ini tim sukses yang dibentuk.

Namun dijelaskan bahwa tim sukses yang dibentuk tidak terdaftar di dewan pimpinan cabang.

“Sehingga pada saat kondisi atau kejadian seperti ini, kami tidak bisa proteksi,” kata Akmal.

Tentu sebagai anggota DPRD tentu yang pertama yaitu apa yang menjadi tugas dan fungsinya terhadap masyarakatnya karena keterwakilan itu.

“Bagi kami, dengan terpilihnya saudara Jhon Nehemia Mandibo sebagai anggota Dewan Biak Numfor dari PPP, maka ini adalah sebuah aset bagi partai,” tegasnya.

“Kami berharap, setiap masalah-masalah yang terjadi di daerah pemilihan, dapat diselesaikan oleh anggota DPRD yang bersangkutan,” jelasnya.

Dikatakan, melihat kondisi masalah Linus karma dengan Jhon Nehemia Mandibo, mau tidak mau, karena ini sangat erat kaitannya.

“Kami lagi melihat dan mengkaji persoalan ini. Setelah Linus Karma menyampaikan aspirasinya terkait utang piutang dan janji politik. Sebagai pimpinan partai, kami minta kepada Linus kira-kira utang itu seperti apa,” tanyanya.

Pihaknya meminta bentuk rinciannya.

“Sehingga kami bisa menyampaikan dan mendesak kepada anggota DPRD tersebut untuk menyelesaikannya,” kata Akmal.

Namun hingga saat ini, dia memgaku belum menerima bukti rincian tersebut.

Karena dengan adanya bukti-bukti rincian dimaksud maka pihaknya bisa mengadvokasi tuntutan konstituen.

“Masih sekedar komunikasi. Yang kita mau dorong ke provinsi belum ada. Ini baru laporan surat dari saudara linus, dan belum di lampirkan bukti-bukti. Sehingga bisa dikaji dan ditindaklanjuti,” sambungnya.

Akmal Bachri mengatakan pihaknya sudah menyampaikan hal ini sampai ke DPW dan DPP PPP, hanya tinggal bukti yang harus ditunggu.

“Kami siap sampai mendampingi, jika ada data-data lengkap dan dikatakan dalam hal ini, jika terbukti bersalah, tentu yang bersangkutan akan diberikan sanksi sesuai mekanisme. Bahkan bisa saja yang bersangkutan di PAW,”  bebernya.

Akmal Bachri berharap Jhon Nehemia Mandibo, sebagai seorang politisi mampu membangun komunikasi yang baik.

“Sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut terlalu lama,” tukasnya.

ISA