Koreri.com, Jayapura – Nilai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 untuk Provinsi Papua mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
Hal ini, nilai Wakil Gubernur Klemen Tinal, sebagai bukti kepercayaan Pemerintah pusat terhadap Provinsi Papua.
Untuk itu, ia meminta gar kepercayaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
“Jadi kepercayaan tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Seperti kontrak atau lelang pekerjaan yang harus segera disiapkan, agar memasuki awal Januari tahun anggaran 2021 pekerjaan sudah bisa jalan, dan dengan harapan pada akhir tahun serapan anggaran sesuai target,” pinta Wagub saat penyerahan petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 kepada SKPD, Bupati/Wali Kota secara virtual di Sasana Karya, Jumat (27/11/2020)..
Pemerintah Provinsi Papua, lanjut dia, menginstruksikan agar kuasa pengguna anggaran segera melakukan proses lelang pekerjaan pada Desember 2020.
“Pengguna anggaran dapat merencanakan sebaik mungkin dan segera menggunakan anggaran dengan benar sehingga masyarakat di Papua dapat terlayani dengan baik,” cetus Wagub.
Di momen itu, ia juga menekankan bantuan sosial seperti dana desa yang cukup besar dan signitifikan agar segera dilakukan pendistribusian pada awal Januari 2021.
“Supaya mulai star kerja pekerjaan, awal Januari sudah mulai di distribusikan sesuai dengan tugas pokok,” tandasnya.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Syaiful, menyebutkan total anggaran belanja tahun 2021 di Papua sebesar Rp44,2 Triliun.
Dari total itu, Rp38,8 Triliun di antaranya berupa dana transfer ke daerah, Rp5,4 Triliun Dana Desa, Rp6,3 Triliun belanja Kementerian/Lembaga, Rp164,2 miliard dana Dekon dan Rp98,3 miliar dana tugas pembantuan.
“Instrumen APBN maupun APBD sebagai instrument fiskal dan sekaligus melakukan instrument siklikal perlu kita maksimalkan secara bersama-sama,” jelas Syaiful.
Sebab APBN dan APBD dapat berfungsi sebagai stimulus untuk terus mendorong belanja negara yang efektif, inklusif dan terukur serta memberikan dampak kepada masyarakat dan ekonomi baik oleh pemeintah pusat maupun daerah.
OZIE
