• Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
Selasa, Maret 9, 2021
  • Login
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Hukum & Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno
No Result
View All Result
Koreri Trans Media
No Result
View All Result
Home Sorotan

72 Tahun Hari HAM Sedunia : Kasus Kekerasan di Papua Cenderung Meningkat

10 Desember 2020
Di Sorotan
0
72 Tahun Hari HAM Sedunia : Kasus Kekerasan di Papua Cenderung Meningkat
Share on FacebookShare on Twitter

Koreri.com, Jayapura – Bertempat di Hotel Yotefa View, Distrik Jayapura Utara, Kamis (10/12/2020), telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Komnas HAM Menakar Tata Kelola Kebijakan Keamanan di Tanah Papua dalam rangka memperingati 72 Tahun hari HAM se-dunia.

Tema yang diusung pada giat itu “Tiga Perempat Abad Indonesia Merdeka, Bagaimana Kepatuhan HAM di Negara kita”.

Sejumlah petinggi institusi hadir pada kesempatan itu, diantaranya Wakapolda Brigjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.IK, Asops Kodam XVII/ Cenderawasih Kolonel Inf Murbianto Adhi Wibowo, Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey, S.Sos, Dir Intelkam Polda Papua Kombes Pol. Guntur Agung Supono, S.I.K., M.Si, Koordinator Intel Kejaksaan Tinggi Papua Mukharom, SH, MH, Direktur LBH Papua Emanuel Gobay, SH, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua Dr. Najamudin Gani, SH.,M.Si, dan Akademisi Universitas Cenderawasih Elvira Rumkabu.

Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey dalam kesempatan itu mengatakan bahwa pihaknya tidak lagi membicarakan soal kasus tetapi berbicara pada kebijakan.

Menurutnya, tiga tahun managerial kasus kekerasan di Papua cenderung meningkat.

“Ini menunjukan bahwa memang tidak bisa dilakukan penanganan secara parsial oleh stake holder negara yang memiliki kewenangan dalam kelengkapan untuk melaksanakan managemen keamanan yang di dalamnya adalah unsur Kepolisian, TNI dan Pemerintah,” urainya.

Hari HAM kali ini, diakui Ramandey, tidak dirayakan secara terbuka karena masih dalam situasi Covid-19.

“Untuk itu, kami sebagai pelaksana acara meminta kepada narasumber dan para hadirin untuk memberi masukan-masukan yang membangun dan dokumen kepada Pemerintah dalam rangka pengelolaan keamanan di Papua yang lebih baik,” imbuhnya.

Komnas HAM Papua, lanjut Ramandey, juga menyodorkan beberapa pertanyaan penting.

Salah satunya, dalam kaitannya dengan pertemuan tanggal 28 November di Timika yang diikuti berbagai stakeholder dimana Komnas HAM Papua memberikan satu catatan penting kepada Panglima TNI soal keamanan terbentuk dari 4 stakeholder Negara.

“Sudah ada 1 struktur TNI yang baru yaitu Kogabwilhan (Komando Gabungan Pertahanan Wilayah, red) III yang bertempat di Timika. Dalam catatan komnas HAM 1 tahun terakhir, sedikit memiliki kerumitan dalam mengungkap kasus – kasus,” bebernya.

Selain itu, kejadian kekerasan yang diduga terstruktur dilakukan oleh oknum-oknum penugasan dari luar Papua, cenderung tidak bisa mengkoordinasikan dan merespon kasus yang terjadi.

“Pada 2018 kasus di Nduga belum selesai, ini dikarenakan penanganan kasus masih secara parsial. Saat ini kami tidak berbicara kasus, namun masukan dan pencerahan dari para stakeholder sangat penting untuk mengatasi persoalan ini,” tandasnya.

Wakapolda di kesempatan itu menyampaikan bahwa dalam pengelolaan keamanan di tanah Papua, Polri melakukan kebijakan berdasarkan UU Kepolisian.

Salah satunya dalam hal keamanan, yaitu bagaimana Polri menyiapkan tata kelola pengamaman di Papua yang cukup luas dan mempunyai tantangan-tantangan dari segi geografis maupun tingkat kerawanan yang cukup tinggi.

“Tentunya masing masing daerah mempunyai spesifikasi yang harus dikelola agar keamanan dijaga. Menjaga keamanan bukan hanya milik TNI – Polri semata – mata tetapi kita semua, tetapi harus didukung oleh tokoh masyarakat, agama dan Pemerintah,” tegasnya.

Lanjut Wakapolda, melihat dari masing-masing sisi, daerah pegunungan berbeda dengan pesisir, karakteristik budaya berbeda.

Di wilayah pegunungan ada segelintir kelompok KKB yang dilengkapi dengan senjata hasil rampasan dan daerah pesisir pun sama.

“Untuk itu, Polri melakukan upaya pendekatan hukum sebagai tombak terdepan. Kita berusaha membangun perkuatan kita dengan membentuk Polres-polres persiapan, hampir rata-rata di wilayah kabupaten baru masih minim koordinasi dengan Pemerintah setempat, sehingga yang banyak disana hanya anggota TNI – Polri yang mengelola keamanan dan pendekatan kepada masyarakat,” akuinya lagi.

Wakapolda berharap kedepan masyarakat juga bisa bekerja sama.

“Kita Kepolisian dan TNI tidak menganggap masyarakat dan KKB ini sebagai musuh namun sebagai saudara kita sendiri. Mari kita bersama-sama melihat situasi yang terjadi dengan benar di lapangan untuk mendorong TNI dan Polri bersama-sama menjaga pertahanan Negara dalam Bingkai NKRI,” tukasnya.

Asops Kodam XVII/Cenderawasih dalam kesempatanya menjelaskan, pelaksanaan keamanan di Wilayah Papua domainnya berada di Polda sesuai surat Menkopolhukam dimana ketuanya adalah Kapolda dan  Pangdam sebagai wakil.

Dalam hubungan keamanan di Papua meliputi Kodam/Kogabwilhan yang merupakan perpanjangan tangan Panglima TNI dalam organisasi TNI Kodam XVII Cenderawasih.

“Ada beberapa hal yang perlu di evaluasi, dan kami sendiri mungkin tidak bisa menanggapi hal tersebut, terkait HAM ataupun pelaksanaan kegiatan keamanan di Papua. Perlu diketahui bahwa kebijakan Pangdam kami sangat mendukung hak asasi manusia,” tandasnya.

Asops menjelaskan pula, status di Papua yaitu tertib sipil bukan Operasi Militer, dengan pengendali adalah Kapolda Papua,

“TNI sendiri tidak ada organik dan non organic. Prajurit TNI adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia dengan tugas salah satunya melaksanakan Operasi Pam Perbatasan yang masuk dalam salah satu tugas perbantuan,” sambungnya.

Asops menambahkan, sesuai data yang didapatkan beberapa tahun ini, IPM di Papua mengalami peningkatan 3 persen dan penurunan kemiskinan 5 persen termasuk pertumbuhan ekonomi, yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

“Jika dilihat kaitannya dengan masalah keamanan maka tentu saling berkaitan. Karena itu, kami sebagai alat negara, komitmen yang sangat besar agar permasalahan di Papua ini cepat tuntas melalui peningkatan kesejahteraan,” pungkasnya.

SEO

Berita Terkait

72 Tahun HAM Dunia, Komnas Perwakilan Papua Keluarkan 6 Rekomendasi

72 Tahun HAM Dunia, Komnas Perwakilan Papua Keluarkan 6 Rekomendasi

10 Desember 2020

Koreri.com, Jayapura - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia RI Perwakilan Papua mengeluarkan 6 rekomendasi, dalam kaitan dengan tata kelola...

Pemda Gelar FGD Bahas Arah Pengembangan Pariwisata Maluku

Pemda Gelar FGD Bahas Arah Pengembangan Pariwisata Maluku

4 Desember 2020

Koreri.com, Ambon - Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di aula lantai...

FGD : Mensejahterakan Masyarakat Papua Dalam Bingkai NKRI

FGD : Mensejahterakan Masyarakat Papua Dalam Bingkai NKRI

30 Juli 2020

Koreri.com, Jayapura – Bertempat di ballroom Hotel Aston Jayapura Lantai 11 Jalan Percetakan Distrik Jayapura Utara, Rabu (29/7/2020) telah dilaksanakan...

Beri Edukasi, Sat Binmas Polresta Gelar FGD Bagi Pasien Covid-19

Beri Edukasi, Sat Binmas Polresta Gelar FGD Bagi Pasien Covid-19

3 Juli 2020

Koreri.com, Jayapura - Satuan Binmas Polresta Jayapura Kota bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bagi...

Polda Papua Gelar FGD Sebagai Upaya Rajut Kedamaian

Polda Papua Gelar FGD Sebagai Upaya Rajut Kedamaian

1 Oktober 2019

Koreri.com Jayapura – Kepolisian Daerah (Polda) Papua menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka merajut kedamaian di wilayah tersebut. Giat...

Berita Selanjutnya
IMANI Unggul di Pilkada Supiori 2020

IMANI Unggul di Pilkada Supiori 2020

Rekomendasi

Ketua PT Papua menyalami para pengacara seusai pengambilan sumpah di ruang sidang utama Kantor PT Papua di Dok IX, Kota Jayapura

Pengacara Papua Diharapkan Tak Langgar Sumpah Profesi

2 tahun ago

Timika Mulai Waspadai Meningkatnya Kasus Penyebaran Kusta

3 tahun ago

Populer

  • Tim Gabungan Masih Dalami Terbakarnya Kapal Fajar Baru 8

    Tim Gabungan Masih Dalami Terbakarnya Kapal Fajar Baru 8

    18 shares
    Share 7 Tweet 5
  • Kinerja Pimpinan OPD Disorot, Bupati Diminta Lakukan Evaluasi Total

    23 shares
    Share 9 Tweet 6
  • Air Mata Haru Komjen Paulus Waterpauw Saat Tinggalkan Mapolda Papua

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
  • Menuju Tambrauw 01, Bonepay Tunggu Hasil Revisi UU Pilkada

    18 shares
    Share 7 Tweet 5
  • Pisah Sambut Kapolda, Komjen Paulus Kenang Perjalanan Kariernya di Papua

    5 shares
    Share 2 Tweet 1
Koreri Trans Media

© 2017-2021 Koreri.com
All Rights Reserved

Navigate Site

  • Redaksi
  • Hubungi Kami
  • Disclaimer

Follow Us

No Result
View All Result
  • Nasional
  • Internasional
  • Fokus
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Serba-Serbi
  • Pemerintahan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Hukum & Kriminal
  • Olahraga
  • Tekno

© 2017-2021 Koreri.com
All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In