Koreri.com, Jayapura – Membangkitkan ekonomi dan daya saing di Papua merupakan salah satu misi Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH dan wakilnya Klemen Tinal, SE, MM.
Untuk itulah diperlukan rantai distribusi yang cepat dan efisien, dan solusi Tol Laut merupakan salah satu program nasional untuk mempercepat distribusi bahan logistik yang terhubung ke beberapa pelabuhan sangat tepat disinsergikan guna mewujudkan misi tersebut.
Dalam hal memanfaatkan peluang ini, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura mendorong Tol Laut tersebut masuk Pelabuhan Depapre yang sudah terbangun beberapa waktu lalu.
Direncanakan, pengoperasiannya akan dimulai pada 24 Januari 2021.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Doren Wakerkwa, SH dalam kunjungan monitoring kesiapan masuknya Tol Laut di Pelabuhan Depapre, Kamis (14/1/2021) sangat mengapresisasi atas kinerja multi stakeholder khususnya kepada Bupati Jayapura yang dengan gigih mendorong percepatan pemanfaatan kegiatan ini.
“Tol laut untuk kepentingan masyarakat khususnya distribusi logistik sembako guna menekan kemahalan di Papua,” tegasnya.
Serta untuk meningkatkan ekonomi dengan mengirim balik kontainer yang masuk dengan sumber daya alam yang ada keluar Papua atau intra Papua. 
Secara teknis ada banyak yang harus dibenahi seperti jalan, jembatan serta fasilitas umum lainnya, namun itu semua akan bisa dapat diselesaikan jika kerja bersama antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, pihak adat serta stakeholder terkait lainnya dengan tujuan utama mensejahterakan masyarakat setempat.
Pelabuhan Depapre memliki Dermaga Multipurpose II panjang 150 m, dermaga semen 206 m, dermaga curah cair 124 m dan dermaga peti kemas 206 m di area teluk yang teduh.
Fasiltas ini akan menjadi salah satu pelabuhan yang sangat besar di kawasan utara Papua.
Sejarah mencatat pelabuhan Depapre adalah bekas pendaratan tentara sekutu pada Perang Dunia ke 2 di kawasan Pasifik.
Dalam kunjungan monitoring tersebut diikuti beberapa kepala SKPD dari Provinsi Papua (Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Satpol PP dan BPBD serta Bappeda); Wakil Ketua DPR Papua, Bupati dan pimpinan SKPD Jayapura, KSOP, PELNI, Dirjen Bea Cukai wilayah Papua dan PDAM serta beberapa tokoh adat setempat.
SEO
