Gubernur meminta pejabat baru untuk membenahi dan menghindari urusan-urusan yang berbau dengan proyek atau kegiatan infrastruktur dan lebih fokus pada pelayanan kepada masyarakat.
“Kucuran dana besar yang mengalir ke RSUD Jayapura sebagai rumah sakit pemerintah digunakan dengan baik untuk kepentingan pelayanan. Apalagi RSUD Jayapura adalah rumah sakit rujukan yang menjadi harapan semua Kabupaten/Kota di Papua,” ujarnya.
Gubernur juga menginginkan adanya pembenahan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Sebab, BPBJ menjadi bagian yang sangat penting dalam mengatur berbagai proyek yang ada di Papua.
“Selama ini Papua dicap sebagai salah satu daerah dengan kasus korupsi yang tinggi, karena itu beliau ingin BPBJ berjalan kedepan sesuai regulasi yang ada. Gubernur juga minta para pejabat tak berpikir lagi soal fee proyek dan sebagainya karena sudah ada gaji dan tunjangan,” katanya.
Selain itu, Gubernur Enembe juga menyampaikan saat ini ada kasus pelanggaran hukum di Dinas Pendidikan yang sedang berproses. Karena itu, Gubernur melakukan pergantian pejabat dengan harapan penyelenggaraan pendidikan kedepannya tak mengalami hambatan.
“Karena pendidikan salah satu bagian penting dalam amanah Undang-Undang Otonomi Khusus sehingga beliau (Gubernur Lukas Enembe) mengganti pejabat agar lebih fokus pada dunia pendidikan,” kata Jubir.
OZIE
