Anggota fraksi Persatuan Nasional Demokrat DPR Papua Barat ini menjelaskan bahwa hal ini menjadi beban moril partai NasDem karena memberikan rekomendasi tanpa mahar saat maju bertarung di pilkada.
Dengan catatan bahwa mahar yang akan dibayar pasangan kepala daerah yang menang pilkada harus bekerja seutuhnya kepada masyarakat, supaya ada kemajuan jika tidak maka kepala daerah tidak komitmen terhadap mahar politik yang dijanjikan kepada NasDem.
“Evaluasi ini juga akan berlaku kepada setiap kepala daerah yang menggunakan NasDem sebagai perahu politik tanpa mahar di Papua Barat, harus dikawal terus agar kepala daerah bekerja dengan hati, kalau ada yang melenceng maka kepala daerah tersebut sudah melanggar komitmen mahar politik dengan partai NasDem itu,” tegasnya.
Hal ini akan menjadi catatan khusus bagi Partai NasDem kedepan agar memberikan rekomendasi politik tanpa mahar kepada pasangan calon kepala daerah yang punya hati untuk memperjuangan kepentingan rakyat bukan kelompok tertentu.
KENN
