• Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
Senin, Agustus 8, 2022
  • News
  • Pemerintahan
    • Kodam XVII Cenderawasih
    • Teluk Bintuni
    • Politik
  • Lintas Peristiwa
    • Fokus
    • Inspirasi
    • Sorotan
    • Sosok
    • Bintang Timur
    • Serba-Serbi
    • Opini
    • Coretan Jurnalis
    • Misteri
  • Internasional
  • Nasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Olahraga
No Result
View All Result
Korericom - Berita Indonesia Timur Terkini Terbaru Terpercaya
  • News
  • Pemerintahan
    • Kodam XVII Cenderawasih
    • Teluk Bintuni
    • Politik
  • Lintas Peristiwa
    • Fokus
    • Inspirasi
    • Sorotan
    • Sosok
    • Bintang Timur
    • Serba-Serbi
    • Opini
    • Coretan Jurnalis
    • Misteri
  • Internasional
  • Nasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Olahraga
No Result
View All Result
Korericom - Berita Indonesia Timur Terkini Terbaru Terpercaya
No Result
View All Result
  • News
  • Pemerintahan
  • Lintas Peristiwa
  • Internasional
  • Nasional
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Tekno
  • Olahraga

DPRD Maluku Minta Aksi Demo Dugaan Korupsi di Kepulauan Tanimbar Harus Disertai Bukti

Redaksi Koreri oleh Redaksi Koreri
14 Januari 2022
0 0
0
20
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Koreri.com, Ambon – DPRD Maluku meminta aksi demonstrasi puluhan pemuda yang tergabung dalam komponen Solidaritas Emperan terkait dugaan korupsi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Rp9,3 miliar dari Pemkab Kepulauan Tanimbar dengan mencatut nama Polres Maluku Tenggara Barat (MTB) harus disertai bukti dokumen pendukung.

“Aspirasi yang disampaikan komponen pemuda ini tetap akan kami tindaklanjuti. Namun, diminta juga bukti yang mendukung terkait tuduhan disampaikan,” kata Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra di Ambon, Kamis (13/01/2022).

Penjelasan Amir disampaikan saat bersama Anos Yeremias (ketua F-Golkar), Benhur Watubun (Ketua F-PDI Perjuangan), Hengky Pelata (Ketua F-Hanura), dan Yance Wenno serta Edison Sarimanela yang merupakan anggota komisi saat menerima para demonstran.

Sejumlah point tuntutan yang disampaikan Devota Rerebain selaku perwakilan pendemo mendorong Polri segera menetapkan tersangka atas aliran dana BTT sebesar Rp9,3 miliar yang mencatut nama institusi Polres MTB.

Dana BTT ini tercatat secara resmi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku tahun anggaran 2020.

Solidaritas Emperan yang mengatas-namakan masyarakat Kepulauan Tanimbar juga mendorong Polda dan Kejati Maluku untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dana COVID-19 tahun anggaran 2020 sebesar Rp39,3 miliar.

Angaran ini antara lain untuk kegiatan pengadaan obat-obatan, alat pelindung diri, bahan medis habis pakai, alat kesehatan pendukung di RSUD Magrety Saumlaki dengan alokasi anggaran sekitar Rp8 miliar, di mana fakta di lapangan terjadi kelangkaan obat-obatan dan oksigen di RS dan Puskesmas maupun Pustu selama 2020.

Ketua F-Golkar DPRD Maluku, Anos Yeremias mengatakan, tuntutan yang disampaikan pendemo bukanlah barang baru karena sudah tersebar di masyarakat, hanya saja DPRD juga memerlukan bukti pendukung.

“Aksi ini kita dukung sepanjang tidak mencari-cari kesalahan dan benar-benar ada unsur kerugian keuangan negara di dalamnya,” ujar Anos.

Sementara Ketua F-Hanura, Hengky Pelata mengatakan, persoalan ini sudah juga telah diklarifikasi pemkab dengan menyatakan terjadi salah ketik angka dalam LHP.

Dia juga meminta tidak terjadi salah tafsir terhadap DPRD Provinsi Maluku seakan-akan tidak mampu menyelesaikan persoalan ini dan hanya sebatas menerima serta menampung aspirasi yang disampaikan dan melakukan mediasi.

Sementara Ketua F-PDI Perjuangan, Benhur Watubun mengatakan, meski pun ada klarifikasi Pemkab Kepulauan Tanimbar, bukan berati DPRD tidak bisa menghentikan semua masalah yang terjadi.

“Karena Pemkab telah mengklarifikasi bahwa ini salah pengetikan angka dan adanya salah input data dalam laporan tetapi institusi sudah tercoreng,” tegasnya.

Siapa tahu dibalik salah input maupun salah ketik angka itu ada kejahatan dan pembohongan yang terselip di dalamnya sehingga perlu diteliti secara mendalam.

Kemudian sejumlah persoalan yang disampaikan para pendemo tadi, komisi I pasti percaya untuk melihatnya dan meminta ketua Komisi melaksanakan rapat dengan mitra terkait.

Karena ini masalah insidentil yang disampaikan ke DPRD sehingga harus diproses dengan mengundang pihak terkait seperti kejaksaan dan kepolisian dalam rangka mengambil kebijakan atas dasar aspirasi yang disampaikan.

Termasuk didalamnya kasus hutang pihak ketiga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang belum terselesaikan hingga saat ini.

“Bukan berarti saya berpihak kepada pendemo, tetapi kebenaran. Jadi semoga kebenaran yang diperjuangkan ini secara konsisten harus dikawal bersama-sama,” tandas Benhur.

Share8Tweet5Send

Berita Terkait

Merasa Dirugikan, MKKS Minta Kemendagri Revisi PP 106

Merasa Dirugikan, MKKS Minta Kemendagri Revisi PP 106

4 Agustus 2022
Akankah Dokumen KUA/PPAS RAPBD 2022 Diserahkan Minggu Ketiga.?

Penyerapan Belum Maksimal, OPD Ditekan Realisasi DTI dan Otsus 2022 Tahap I

30 Juli 2022
Dewan Pers-Menko Polhukam Bahas RKUHP, SMSI :   Tolak Pasal Krusial Lemahkan Kebebasan Pers

Dewan Pers-Menko Polhukam Bahas RKUHP, SMSI : Tolak Pasal Krusial Lemahkan Kebebasan Pers

29 Juli 2022
Antrian BBM Mengular, Wonggor : DPRD Manokwari Segera Sikapi dan Panggil Pertamina

Tiga Kota di Papua, Roda Empat Wajib Registrasi di Website Subsiditepat Pertamina

29 Juli 2022
Pemda Papua Barat Diminta Transparan Soal Laporan Dana COVID-19

Konflik Antar Kampung, MSR Soroti Kinerja Pemda dan Para Raja di Malra

25 Juli 2022
Sukseskan Sidang Sinode GKI di Waropen, LMA: Jangan Bawa Gereja ke Politik

Sukseskan Sidang Sinode GKI di Waropen, LMA: Jangan Bawa Gereja ke Politik

22 Juli 2022
Ditegur Tito, Waterpauw Akan Hadirkan Konsep Kedaerahan di Anjungan Papua Barat

Ditegur Tito, Waterpauw Akan Hadirkan Konsep Kedaerahan di Anjungan Papua Barat

21 Juli 2022
Bupati Kaimana Dinilai Melawan Rekomendasi KASN

Bupati Kaimana Dinilai Melawan Rekomendasi KASN

19 Juli 2022
Hadiri RDP Soal Pelauw-Kariu, Kapolda Maluku Paparkan Sejumlah Hal 

Polda Maluku Nyatakan Sikap Tindaklanjuti Laporan IJTI Soal Intimidasi Wartawan

16 Juli 2022
Kapolda DTM Ajak Personil TNI-Polri Contohkan Teladan Baik

Kapolda DTM Ajak Personil TNI-Polri Contohkan Teladan Baik

14 Juli 2022
Berita Lainnya

Polls

Siapa kandidat bupati terbaik bagi Biak 2024?

View Results

Loading ... Loading ...

Instagram Feed

Ikuti Kami

  • Koreri.com, Wasior – Pelabuhan Penyeberangan Sewandaimuni di Kampung Kaibi, Distrik Wondiboi, Kabupaten Teluk Wondama yang dibangun Kementerian Perhubungan RI sejak beberapa tahun lalu diharapkan dapat segera dioperasikan.
Harapan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Teluk Wondama Bernardus Setiawan di Isei, Jumat (5/8/2022).
Selengkapnya di Koreri.com
#korericom 
#papua 
#maluku 
#beritapapua 
#beritapapuabarat 
#beritamaluku 
#jujurmemberitakan 
#wondama
  • Koreri.com, Jakarta – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Papua Barat memprotes Peraturan Pemerintah (PP) nomor 106 tahun 2021 yang mengamanatkan tentang kewenangan.
Dimana salah satu pasal dalam PP nomor 106 itu mengembalikan kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuaraan (SMA/SMK) dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/ Kota.
Selengkapnya di Koreri.com
#korericom 
#papua 
#maluku 
#beritapapua 
#beritapapuabarat 
#beritamaluku 
#jujurmemberitakan
@kemendagri 
@albaqir.official
  • Koreri.com, Ambon – Jurusan Teknik Geologi Program Studi Teknik Geologi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon meluluskan 6 sarjana baru.
Mereka yang mengikuti ujian akhir adalah mahasiswa angkatan 2017 dari 15 mahasiswa angkatan pertama tahun akademik 2017.
Selengkapnya di Koreri.com
#korericom 
#papua 
#maluku 
#beritapapua 
#beritapapuabarat 
#beritamaluku 
#jujurmemberitakan
#unpatti 
#universitaspattimura
  • Koreri.com, Jakarta – Fraksi otonomi khusus (FO) Dewan Perwakilan Rakyat  Provinsi Papua Barat (DPR-PB) akan melayangkan protes kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo jika dalam fasilitasi 21 Ranperda perintah UU Nomor 2 tahun 2021 dan PP 106 serta PP 107, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri mengabaikan lex spesialis atau kekhususan orang asli papua (OAP) dari produk hukum tersebut.
Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George Karel Dedaida,S.Hut., M.Si menegaskan bahwa 13 Raperdasi dan 8 Raperdasus yang diusulkan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk difasilitasi bersama Kemendagri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah (PHD) telah mengakomodir semua kepentingan yang berkaitan dengan kekhususan Orang Asli Papua di Papua Barat.
Selengkapnya di Koreri.com
#korericom 
#papua 
#maluku 
#beritapapua 
#beritapapuabarat 
#beritamaluku 
#jujurmemberitakan
@jokowi 
@kemendagri
@albaqir.official 
@mussa_mussawa
Currently Playing

Anggota DPRD Biak Yulianus Awak Tutup Usia

Anggota DPRD Biak Yulianus Awak Tutup Usia

Anggota DPRD Biak Yulianus Awak Tutup Usia

Lintas Peristiwa
Jelang HDKD ke 77, Kantor Imigrasi Sosialisasi Aplikasi M-Paspor di DPRD Biak

Jelang HDKD ke 77, Kantor Imigrasi Sosialisasi Aplikasi M-Paspor di DPRD Biak

Lintas Peristiwa
Tunggu Kepastian Ibukota Papua Tengah, Masyarakat Nusantara Mimika Lakukan Aksi Damai

Tunggu Kepastian Ibukota Papua Tengah, Masyarakat Nusantara Mimika Lakukan Aksi Damai

Fokus
Ingin Bertemu Bupati, Sejumlah Mama di Biak Datangi DPRD Sampaikan Aspirasi

Ingin Bertemu Bupati, Sejumlah Mama di Biak Datangi DPRD Sampaikan Aspirasi

Lintas Peristiwa

Berita Populer Harian

  • Bupati Harap Kontingen Pramuka Teluk Bintuni Tunjukan Prestasi

    Bupati Harap Kontingen Pramuka Teluk Bintuni Tunjukan Prestasi

    7 shares
    Share 3 Tweet 2
  • Petrus Kasihiw : Pelayanan Kesehatan Talitakum Perlu Dukungan Pemerintah

    6 shares
    Share 2 Tweet 2
  • Pesan Khusus Ka Kwarda PB Kepada Kontingen Jambore Nasional Ke-XI : Harumkan Daerah

    4 shares
    Share 2 Tweet 1
  • Ironi Tanah Kaya Tapi Termiskin Se-Indonesia

    3 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Zumba Olahraga Tiket Menuju Kesehatan, Kasihiw : Tidak Mengenal Umur

    2 shares
    Share 1 Tweet 1
  • Prajurit TNI Tewas di Lanny Jaya, Danrem PWY : Karena Kelalaian Sendiri

    26 shares
    Share 10 Tweet 7
  • Soal Pemekaran DOB, Ini Harapan Tokoh Masyarakat Pegunungan Tengah Papua

    20 shares
    Share 8 Tweet 5
  • IGD RSUD Manokwari Banyak Tangani Pasien Lakalantas Akibat Mabuk

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Merasa Dirugikan, MKKS Minta Kemendagri Revisi PP 106

    35 shares
    Share 14 Tweet 9
  • Gwijangge Sambut Baik Niat Ketum PSSI Jadikan Dirinya Anak Angkat

    1 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
Kontak Kami: marketing@koreri.com

© 2017 - 2022 Koreri.com | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
  • Pemerintahan
  • Serba-Serbi
  • Fokus
  • Teluk Bintuni
  • Hukum dan Kriminal
  • Internasional
  • Sorotan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Tekno

© 2017 - 2022 Koreri.com | All Rights Reserved

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist