Koreri.com, Ambon – Komisi II DPRD Maluku menggelar rapat bersama mitra terkait penanganan masalah di Sungai Wai Sakula, Rabu (12/10/2022).
Sungai Wai Sakula, yang berada tepat diperbatasan antara Negeri Laha, Kota Ambon dan Negeri Hattu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah ini dilanda banjir beberapa bulan lalu yang mengakibatkan air meluap ke jalan hingga tidak bisa dilalui masyarakat.
“Akibat banjir ini juga menimbulkan keresahan dan membuat aktifitas masyarakat kecil lumpuh,” ungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Turaya Samal, S.Hi, kepada sejumlah media seusai rapat bersama mitra terkait, Rabu (12/10/2022).
Komisi II, lanjut Turaya, sudah “On The Spot” ke sungai Wai Sakula dan hasilnya kemudian ditindaklanjuti dengan rapat bersama mitra.
Karena Komisi II bermitra dengan pihak dinas terkait dalam hal ini SDM Promal, Dinas Lingkungan Hidup Promal dan pihak perusahaan.
“Adapun sikap komisi tadi bahwa setelah ini kita akan turun lagi melihat seberapa luas aktivitas perusahaan yang dilakukan pada lahannya dengan izin yang diterbitkan. Intinya kita tegas dalam hal ini bahwa setelah on the spot, akan ada tindak lanjuti dengan mengandeng pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini,” lanjutnya.
Menyinggung soal perizinan, Komisi II akan merekomendasi sejumlah hal penting.
“Kalau soal persoalan izin kali ini kita tegas merekomendasikan untuk segera ditidaklanjuti untuk tidak diperpanjang dan kemudian yang masih berlaku izinnya tetapi tidak sesuai SOP kerjanya itu kita rekomendasikan untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Turaya membeberkan pula soal ketidakpedulian perusahaan terhadap lingkungan.
“Tadi bisa dilihat sendiri visual yang kita tayangkan didepan itu dalam arti perusahan tidak ada peduli terhadap lingkungan. Mereka cuma mau mengambil material di situ, kemudian tidak memperhatikan lingkungannya, dalam arti lingkungan mau rusak atau tidak mereka tidak mau tahu dan ini sangat memprihatinkan sekali,” bebernya.
Belum lagi saat banjir terjadi, pihak perusahaan mengklaim ini bukan kesalahan mereka dan saling melempar tanggung jawab dengan dinas.
“Maka kali ini kita tegas agar hentikan kegiatan tersebut agar tidak ada lagi kejadian-kejadian lain menimpa masyarakat di kawasan itu. Mereka ini cuma mau merusak hutan kita dan mau membuat rakyat kita susah dan tidak ada perhatian bagi rakyat kita saat susah, jadi lebih baik stop saja,” tegasnya.
Turaya juga menyoroti soal penjelasan dari perwakilan Pemerintah Pusat yang menjadi perpanjangan tangan dari Kementerian ESDM dalam tugas pengawasan di Maluku.
“Bagi saya itu tidak sesuai, karena sesuai hasil temuan kita di lapangan dan laporan beliau tidak sesuai dan tugas beliau tidak berjalan seimbang. Ada kepincangan dan ada apa disini?
Maka itu kita akan kejar ! Dan ini ada permainan dengan pihak perusahan jadi jangan kerja salah-salah karena saya ini pemain lama di komisi II, jadi saya tahu,” pungkasnya.
JFL
