Koreri.com Jayapura – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi menilai bahwa Pemerintah tidak pernah menghargai masyarakat adat.
Penilaian tersebut disampaikan Ketua LMA Malamoi Kota Sorong Silas Kalami, S. Sos, MA.
“Kenapa kami menilai seperti itu Karena memang saya melihat bahwa Pemerintah pusat ini tidak terlalu menghargai masyarakat adat,” ungkapnya kepada Koreri.com, belum lama ini.
Silas kemudian kembali mencontohkan peristiwa Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke V di Medan, Sumatera Utara.
“Setelah kongres, dia (Presiden Joko Widodo) hanya menyuruh Menteri LHK. Jadi, kemungkinan dia tidak akan datang karena memang masyarakat adat dianggap tidak terlalu penting dalam pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan,” klaimnya.
Sementara wilayah masyarakat adat yang berlimpah dengan sumber alamnya itu dikuras untuk kepentingan negara ini.
“Negara ini kan tidak dibangun di awan-awan. Kita bangun di atas wilayah-wilayah adat, masyarakat hukum adat. Negara ini kan baru dibentuk 17 Agustus 1945. Sebelumnya masyarakat adat sudah merdeka dengan wilayah-wilayah adat mereka.
Mereka itu raja di atas wilayah-wilayah adat mereka,” tegasnya.
Fakta sekarang tak bisa dipungkiri karena kenyataannya raja-raja ini tidak dihargai dan tidak dihormati.
“Seharusnya, ketika raja-raja atau penguasa-penguasa wilayah adat ini berkongres, maka Presiden Negara Indonesia yang baru hadir 17 Agustus 1945 kemarin ini harus hadir untuk menghormati itu,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI dijadwalkan akan berlangsung 24 – 30 Oktober 2022 mendatang di Tanah Tabi, Provinsi Papua.
Presiden Joko Widodo diharapkan dapat hadir dan membuka langsung agenda nasional dimaksud.
AND
