Koreri.com, Jayapura – Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI dijadwalkan akan berlangsung pada 24 – 30 Oktober 2022 mendatang.
Desakan kepada Presiden RI Joko Widodo terhadap pengesahan atas Rancangan Undang-undang (RUU) Masyarakat Adat pun mulai bermunculan.
Salah satunya desakan datang dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi sebagaimana disampaikan Ketuanya, Silas Kalami, S.Sos, MA.
Awalnya, Silas menyinggung soal dukungan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang menurutnya nyata diawal-awal ketika Joko Widodo maju sebagai Calon Presiden RI.
“Kami AMAN memberikan kontribusi dan dukungan secara nyata. Namun kita juga sangat menunggu langkah-langkah Presiden Joko Widodo yang sudah sampai dua periode ini, untuk segera sahkan Rancangan Undang-undang Masyarakat Adat,” desaknya.
Bagi Silas, ini menjadi sebuah PR besar untuk seluruh masyarakat adat se – Nusantara.
“Kalau di UUD 1945 ada pasal yang sudah mengatur tentang masyarakat adat, kenapa tidak segera disahkan rujukannya dalam undang-undang yang jelas sehingga itu menjadi kepastian hukum masyarakat adat seluruh Nusantara,” tekannya.
Silas kemudian menyinggung sejumlah wilayah yang telah menerbitkan Perda bagi masyarakat adat seperti di Malinau
Kemudian, Kabupaten Sorong yang sudah menerbitkan Perda sejak 2017 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat setempat.
Termasuk di Banten yang juga sudah menerbitkan Perda masyarakat adat serta beberapa wilayah lainnya.
“Artinya kenapa Pemerintah daerah cepat merespon regulasi yang melindungi masyarakat adat sementara pemerintah pusat masih lambat,” tanyanya.
Silas kemudian menyinggung soal apakah Pemerintah pusat lebih melihat wilayah-wilayah adat ini sebagai wilayah investasi yang kemudian dikeruk tanpa memberikan penghormatan, penghargaan kepada masyarakat adat selaku pemilik hak atas tanah dan sumber alam?
“Itu yang menjadi semacam pertanyaan kami. Sehingga kami berharap kongres ini bisa dihadiri dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo walaupun saya pesimis beliau mau hadir dan membuka acara penting ini,” tegasnya.
Silas mengaku punya alasan kenapa dirinya pesimis orang nomor satu RI ini akan hadir pada pembukaan KMAN VI nanti.
“Karena saya melihat bahwa Pemerintah pusat ini tidak terlalu menghargai masyarakat adat. Contohnya di Medan setelah kongres, Presiden Jokowi hanya menyuruh Menteri LHK. Jadi, kemungkinan beliau tidak akan datang karena selama ini masyarakat adat dianggap tidak penting dalam pembangunan,” klaimnya.
AND
